Minggu, 5 Juli 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
9.147

Pemerintah Ingin Revisi Pasal Pesangon

Buruh Tolak Usulan Revisi UU Ketenagakerjaan. (foto: cuplik.com)
Buruh Tolak Usulan Revisi UU Ketenagakerjaan. (foto: cuplik.com)
Buruh Tolak Usulan Revisi UU Ketenagakerjaan. (foto: cuplik.com)

Jakarta | Keinginan Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan nomor urut 123. Apalagi hal tersebut telah mendapatkan dorongan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, telah berkali-kali menyampaikan niatnya untuk merevisi UU yang mengatur persoalan perburuhan di Indonesia itu. Terlebih pasal-pasal pengaturan uang pesangon dalam UU 13/2003. Apindo pernah mengajukan uji materi Pasal 167 UU 13/2003 ke MK pada awal tahun ini. Meskipun pada akhirnya permohonan uji materi tersebut dicabut lagi, namun kala itu Apindo menyatakan akan mengajukan legislative review ke Pemerintah.

“Yang Mulia, bahwa kami terpaksa harus mencabut permohonan kami karena kami lebih memilih proses legislasi daripada mengajukan permohonan yang malah akan dianggap tidak populis”, demikian dikatakan John Pieter Nazar selaku Kuasa Hukum Apindo dihadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Hakim Patrialis Akbar, Senin (7/3/2016) lalu.

Rencananya, pasal-pasal pesangon yang akan direvisi oleh Pemerintah dalam UU 13/2003, yaitu: besaran uang pesangon paling banyak hanya 7 bulan dari 9 bulan upah, serta uang penghargaan masa kerja paling banyak 6 bulan dari 10 bulan upah. Sedangkan pasal-pasal pesangon yang akan dihapus adalah: pemberian uang pesangon sebesar 2 kali undang-undang, apabila perusahaan melakukan efisiensi dan pekerja tak lagi mendapatkan uang pesangon, jika sudah terdaftar sebagai peserta pensiun.

Pengaturan skorsing juga bakal diubah, lamanya skorsing dengan alasan pemutusan hubungan kerja dibatasi hanya 6 (enam) bulan, dan skorsing dapat juga dilakukan untuk alasan pekerja melakukan kesalahan dengan besaran upah hanya 50% dari yang biasa diterima. (HAF)

6
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
AntonioantonDhgeoladminboArios Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
uswadi garteks
Guest
uswadi garteks

Lawan…. kenapa undang-undang yang melindungi hak-hak buruh justru sering di kebiri.

Arios
Guest
Arios

Saya memang Pekerja tetapi saya setuju Pasal Pesangon (UU No.13 Tahun 2003) Perlu Dihapus atau Diperingan karena :
1. Sekarang ini Semua Pekerja Wajib Ikut BPJS Pensiun
2. Dengan Adanya Aturan Pesangon, sebahagian besar banyak dimamfaatkan oleh Pihak Lain dan tidak
sedikit perusahaan yang tutup.
3. Pekerja yang sudah malas kerja, sering memamfaatkan pasal ini dengan harapan dipecat.
4. Dll

anton
Guest
anton

lha minimum kepersertaan kan ada aturan minimum 15 thn ente waras yang nggak nggak nyampe 15 thn mau dikemanakan ??

Antonio
Guest
Antonio

Di pecat karena malas atau sp kan gak 2x tolol

Dhgeol
Guest
Dhgeol

Banyaknya oknum malah makin tersungkur nasibnya, iya oknum sesama buruh yg mentingin perutnya sendiri , kalo bisa jangan di rubah UU nya