Type to search

Berita

Terbukti Tak Bayar Komisi, MA Sahkan PHK Permintaan Pekerja

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA), akhirnya menghukum PT. Sri Indah Labetama untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.71,4 juta, setelah menyatakan permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Repelita Manalu, telah memenuhi ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

MA tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menolak gugatan Manalu seluruhnya. Sebab menurut PHI, Manalu tidak berhasil membuktikan adanya tindakan perusahaan berupa tidak membayar upahnya secara tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Menurut MA, yang menjadi dalil permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Manalu, bukanlah persoalan pembayaran upah yang tidak tepat waktu. Tetapi atas dasar alasan, bahwa perusahaan yang berlokasi di Jl. Bisma, Sunter Agung, Jakarta Utara itu, telah tidak melakukan kewajiban yang diperjanjikan, yaitu tidak membayar komisi penjualan pada bulan Januari, Februari, Oktober dan Nopember 2014, senilai Rp.15,2 juta.

“Bahwa terbukti Tergugat berdasarkan penilaian hasil pembuktian tidak melaksanakan kewajiban membayar komisi penjualan bulan Januari 2014, Februari 2014, Oktober 2014 dan November 2014, oleh karenanya Tergugat harus dihukum membayar komisi penjualan,” ujar Hakim Agung Yakup Ginting membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 638 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Selasa (23/8) lalu.

Lebih lanjut Ginting menyatakan, “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Repelita Manalu tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2016”. (YUL)

1 Comment

  1. Barkah 27 November 2016

    Dear rekan-rekan,

    Jika saya runut dalam Pokok Perkara Pemohon Kasasi (Penggugat Konvensi) tidak dikabulkan pada, yaitu:
    • Upah yang belum diterima Penggugat sejak bulan April 2015 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
    • Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015;
    • Komisi penjualan yang belum di bayarkan untuk bulan Mei (Rp. 2.688.901) dan Juni 2014 (Rp. 2.254.986); dan
    • Jamsostek Penggugat sejak dari Tahun 2003 sampai dengan Maret 2014.

    Perlu dicermati alasan-alasan tidak dikabulkan upah selama proses ketika pekerja (Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan tidak dipekerjakan lagi setelah dilarang oleh istri Owner/Pengusaha) untuk masuk kerja dan bahkan akses absen sudah tidak aktif lagi. Apakah karena bukti-buktinya kurang mendukung atau bahkan tidak ada buktinya atau karena sebab lain.

    Saya yakin perkara, fakta dan putusan yang merugikan pekerja masih banyak kita temukan. Sisi positifnya adalah bisa dijadikan bahan kajian oleh para pemerhati hubungan industrial, hususnya para Pengurus Serikat Pekerja.

    Usul kepada Admin bisa difasilitasi semacam sarasehan mengkaji beberapa putusan yang dipandang belum pada tempatnya (tidak sesuai menurut norma) sebagai bahan pekerja bila terpaksa harus berurusan dengan PHI/MA.

    Demikian dan terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *