Type to search

Sekitar Kita

Upah Ditetapkan dengan Keputusan atau Peraturan Gubernur, Begini Upaya Hukumnya

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Paling lambat empat puluh hari sebelum upah minimum diberlakukan per tanggal 1 Januari atau setiap tanggal 21 November, maka Gubernur berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, diwajibkan untuk menetapkan besaran upah minimum kota/kabupaten.

Meskipun Bupati/Walikota telah memberikan rekomendasi usulan kenaikan besaran upah minimum di kota/kabupaten yang menjadi wilayahnya, namun ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dan Pasal 7 ayat (1) Permenakertrans 7/2013, memberikan kewenangan penetapan besaran upah hanya oleh Gubernur.

Dengan demikian, maka rekomendasi besaran upah minimum kota/kabupaten yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, belumlah dapat diberlakukan hingga Gubernur menetapkan besaran upah minimum kota/kabupaten yang dapat saja lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari rekomendasi Bupati/Walikota.

Selain itu, gelombang unjuk rasa para buruh di berbagai kota dan kabupaten, mengusung usulan yang sama, yaitu meminta Bupati/Walikota untuk menolak penerapan besaran upah minimum berdasarkan ketentuan Pasal 44 PP 78/2015. Para buruh menginginkan agar perhitungan besaran upah minimum oleh Bupati/Walikota, menggunakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yaitu dengan cara melakukan survei kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan nilai produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Para buruh menilai, jika Bupati/Walikota dalam memberikan rekomendasi besaran upah minimum menggunakan formula dalam Pasal 44 PP 78/2015, yang cara menghitungnya menggunakan pertambahan besaran upah minimum tahun sebelumnya ditambah dengan inflasi dan nilai pertumbuhan ekonomi, maka besaran upah minimum tahun 2017 tidak lebih dari 8,25%. Lalu, bagaimana jika Gubernur tetap bersikeras menerapkan Pasal 44 PP 78/2015, dan tidak mengindahkan rekomendasi kenaikan besaran upah minimum diatas 8,25% seperti yang telah diajukan oleh Bupati/Walikota?

Dalam Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, disebutkan, “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”. Kata ditetapkan, yang merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh Gubernur dalam menetapkan upah minimum, dapat berjenis keputusan (beschikkings) atau peraturan (regeling).

Penetapan upah minimum 2016 lalu, besaran upah minimum ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur (diantaranya Keputusan Gubernur Jawa Barat), namun ada juga Gubernur yang menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan (yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur). Perbedaannya, adalah jika keputusan maka pengujiannya dilakukan oleh peradilan tata usaha negara yang masih terbuka upaya banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan apabila peraturan, maka pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap tanpa adanya upaya banding, kecuali peninjauan kembali. (HAF)

1 Comment

  1. Barkah 20 November 2016

    Senada.

    Sesuai ketentuan pasal 8 dan pasal 100 UU 12/2011, nampaknya Keputusan yg dikeluarkan setelah keberlakuan UU 12/2011 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
    Belum lagi bila tidak diundangkan melalui Berita Daerah oleh Sekda sebagaimana diatur dalam pasal 81-87 UU 12/2011.
    CMIIW.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *