Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.207

Upah Kota/Kabupaten se-Jabar Ditetapkan, Buruh Siap ‘Pengadilankan’ Aher

Ilustrasi. (foto: fajar.co.id)
Ilustrasi. (foto: fajar.co.id)

Bandung | Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Senin (21/11) petang tadi, akhirnya menetapkan besaran upah minimum 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, menggunakan formula perhitungan upah berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Padahal, para buruh dari berbagai gabungan serikat buruh yang menamakan dirinya Aliansi Buruh Jawa Barat (ABJ), telah meminta Aher untuk tidak menggunakan PP 78/2015.

Dalam Surat Keputusan Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016, Aher menegaskan penetapan besaran upah minimum tahun 2017 adalah hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan, dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Besaran upah minimum kota se-Jabar tersebut adalah Banjar Rp1.437.522, Cirebon Rp1.741.682, Sukabumi Rp1.985.494, Tasikmalaya Rp1.776.686, Bandung Rp2.843.662, Cimahi Rp2.463.461, Depok Rp3.297.489, Bogor Rp3.272.143 dan Bekasi Rp3.601.650.

Sedangkan besaran upah minimum kabupaten se-Jabar adalah Cianjur Rp1.989.115, Cirebon Rp1.723.578, Bekasi Rp3.530.438, Kuningan Rp1.477.352, Garut Rp1.538.909, Majalengka Rp1.525.632, Bogor Rp3.204.551, Tasikmalaya Rp1.767.029, Ciamis Rp1.475.792, Pangandaran Rp1.433.901, Indramayu Rp1.803.239, Bandung Rp2.463.461, Bandung Barat Rp2.468.289, Sumedang Rp2.463.461, Sukabumi Rp2.376.558, Subang Rp2.327.072, Purwakarta Rp3.169.549 dan Karawang Rp3.605.272.

Menurut Dirjen Hukum dan Ham Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), pihaknya tengah mempertimbangkan kemungkinan menggugat Gubernur Jabar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Lebih lanjut ia mengatakan, dirinya kini sedang berkomunikasi dengan beberapa buruh dari Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Majalengka serta Subang. “Kami sedang mempertimbangkan kemungkinan menggugat Aher ke PTUN, karena telah tidak mengindahkan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003,” tegasnya. (YUL)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Bukankah ketentuan pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 telah diajukan permohonan PUU ke MK dan sudah keluar amar putusannya?

Terima kasih

Salam,
Barkah