Jumat, 29 Mei 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
1.227

Aturan Melarang, Mulai 2017 Bengkalis Hentikan Program Jamkesda

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bengkalis | Kepesertaan wajib dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjadi penyebab terhentinya program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang dianggap oleh masyarakat Bengkalis lebih baik pelayanannya dari Program JKN. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Zulhelmi S.Hi. Ia membenarkan penghentian program Jamkesmasda untuk tahun 2017, karena penyediaan anggaran untuk program Jamkesmada tidak dibenarkan lagi.

“Anggaran kita masih sangat memungkinkan, tapi memang aturan yang tidak membolehkan. Yang boleh hanya BPJS,” ujar Zulhelmi. Menurutnya, penghapusan program Jamkesmsda ini akan menjadi pukulan berat bagi sebagian masyarakat Kabupaten Bengkalis. Sebab, masyarakat yang selama ini berobat gratis, hanya bermodal KK dan KTP, kini harus mengurus BPJS, sebut Zulhelmi, Selasa (27/12/2016).

Sebelumnya, masyarakat Bengkalis cukup mengunggulkan Program Jamkesda sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat membantu masyarakat. Karena keberadaan Jamkesda dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Informasi akan dihapusnya Jamkesmasda mulai tahun depan membuat masyarakat resah, sebab, biaya melahirkan di rumah sakit yang hingga mencapai Rp.5 juta harus ditanggung sendiri, baik dari kalangan keluarga kurang mampu maupun mampu. Padahal, biasanya masyarakat tak mampu hanya diharuskan membawa kartu identitas saja untuk berobat. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of