Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
661

Dianggap Masih Ada Celah Perselisihan, Pengusaha Ajukan Kasasi atas Putusan ‘NO’

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Meskipun belum ada putusan yang menghukum untuk membayar apapun kepada Tarmin, mantan pekerjanya yang telah bekerja lebih dari 22 tahun, namun Pimpinan CV. Karya Mandiri mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan gugatan Tarmin tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Dalam alasan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) pada 23 Februari 2016 lalu, Perusahaan menilai kemenangan tersebut tidak serta merta memberikan arah, kepastian, bahkan keadilan pada Perusahaan. Karena kemenangan tersebut ‘hanya’ menyatakan bahwa gugatan Pekerja tidak diterima. Hal ini tentu masih membuka ‘celah’ bergulirnya perselisihan diantara Perusahaan dengan pekerja.

Atas alasan tersebut, MA menganggap keberatan yang diajukan Perusahaan yang berlokasi di Jl. Siwalankerto, Surabaya itu, tidaklah dapat dibenarkan. Sebab pertimbangan hukum PHI Surabaya dalam Putusan Nomor 125/G/2015/PHI.Sby., tanggal 18 Januari 2016, telah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai gugatan Tarmin yang ditujukan hanya kepada Pimpinan CV. Karya Mandiri selaku perusahaan komanditeir adalah keliru.

“Gugatan a quo yang telah menggugat pimpinan CV. Karya Mandiri adalah telah salah menggugat subjek hukumnya (error in persona), dimana yang seharusnya digugat adalah sekutu aktif CV. Karya Mandiri,” tukas Hakim Agung Maria Anna Samiyati, membacakan pertimbangan hukum dalam perkara yang teregister No. 416 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Senin (20/6/2016) lalu.

Pengaturan kebolehan pengajuan kasasi atas amar putusan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial, mendapatkan kritikan dari Peneliti Hukum Perburuhan, Muhammad Hafidz. Menurutnya, adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali atas gugatan sengketa hubungan industrial yang tidak dapat diterima, dapat menjadi modus bagi siapapun untuk memperlama penyelesaian kasus.

Hafidz menyatakan, gugatan yang di ‘NO’, seharusnya tidak dapat diajukan upaya hukum lain selain mengajukan gugatan baru. Ia mencontohkan pada hukum acara di lembaga peradilan tata usaha negara. Dalam Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, putusan ‘NO’ tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru, tulisnya dalam pesan singkat, Jum’at (2/12) kemarin. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of