Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.123

Fasilitas Jemputan Dihilangkan Karena Ada Peraturan Menteri, Ini Kata MA

Karyawan PT. Dwi Putra Sakti mogok kerja atas pencabutan fasilitas jemputan. (foto: seputarmalang.com)
Karyawan PT. Dwi Putra Sakti mogok kerja atas pencabutan fasilitas jemputan. (foto: seputarmalang.com)
Karyawan PT. Dwi Putra Sakti mogok kerja atas pencabutan fasilitas jemputan. (foto: seputarmalang.com)

Jakarta | Seluruh keberatan yang diajukan oleh PT. Dwi Putra Sakti, akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Keberatan perusahaan menghentikan fasilitas jemputan karyawan, adalah karena diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, yang telah menetapkan biaya transportasi dalam komponen kebutuhan hidup layak, tidak dapat dibenarkan.

Menurut MA, fasilitas kendaraan bus antar jemput merupakan suatu kebiasaan yang melekat, sehingga perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Pakis Jajar, Malang tersebut, wajib menggantinya dengan uang transport. “Oleh karena sudah menjadi kebiasaan yang melekat dan bagian daripada pemberian fasilitas maka Tergugat wajib mengganti dengan uang transport,” tegas Hakim Agung Maria Anna Samiyati, Selasa (9/8/2016) lalu.

Terhadap putusan MA yang diregister dengan No. 539 K/Pdt.Sus-PHI/2016 itu, maka Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 83/G/2015/PHI.Sby tanggal 23 Nopember 2015, yang menghukum perusahaan untuk membayar kepada Sujiati, dkk (108 orang) berupa uang penggantian jemputan yang dihilangkan sejak bulan September 2014, sebesar Rp.150 ribu perorang perbulan, menjadi berkekuatan hukum.

Sebelumnya, perusahaan telah sempat menawarkan pemberian kredit sepeda motor sebagai pengganti fasilitas jemputan kepada Sujiati, namun ditolak. Sebab menurut Sujiati, kredit sepeda motor akan menjadi beban dan memberatkan keuangan pekerja. Sehingga Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, menganjurkan agar perusahaan memberikan uang pengganti jemputan sebesar Rp.150 ribu perbulan kepada setiap pekerja. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of