Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
737

MA Nyatakan Jasa Bongkar Muat Barang di Pelabuhan, Bidang Pekerjaan Tetap

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Meskipun hubungan kerja antara Sadikun dengan PT. Alfa Karsa Persada oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 12 Desember 2014. Namun, perusahaan tetap diwajibkan membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar dua kali ketentuan undang-undang.

Hukuman yang tertuang dalam Putusan No. 178/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt. Pst tanggal 30 Nopember 2015 itu, sebagai akibat dari beralihnya perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja kontrak) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap). Sehingga perusahaan yang berlokasi di Jl. Semarang, KBN Marunda, Jakarta tersebut, diwajibkan untuk membayar uang pesangon kepada Sadikun yang baru bekerja selama 2 (dua) tahun.

Menanggapi Putusan PHI, perusahaan mengajukan penolakan ke Mahkamah Agung (MA). Sebab, Surat Ijin Operasi (SIO) milik Sadikun diketahui diperoleh tanpa melalui test, serta pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan adalah pekerjaan yang bukan kegiatan inti melainkan kegiatan dengan Pertamina Hulu Energi (PHE), yang bersifat melayani jasa bongkar muat di Pelabuhan PHE.

Terhadap alasan keberatan demikian, MA dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 457 K/Pdt.Sus-PHI2016, tidak dapat membenarkannya. Karena, menurut MA, bidang pekerjaan yang menjadi objek perjanjian kerja antara Sadikun selaku pekerja dengan perusahaan, adalah bidang pekerjaan yang bersifat tetap dan dilakukan secara terus menerus. Sehingga, MA menilai putusan PHI Jakarta Pusat telah tepat dan sesuai hukum yang berlaku, diantaranya yaitu dengan menyatakan hubungan kerja kontrak menjadi pekerja tetap.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan PHI Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Alfa Karsa Persada tersebut harus ditolak,” tegas Hakim Agung Horadin Saragih, Senin (26/7/2016) lalu. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of