Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
848

MA: Tenggang Waktu Panggilan Kerja Karena Mogok Tidak Diatur

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Jakarta | Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung (MA) yang diketuai oleh Hakim Agung Yakup Ginting, menafsirkan tenggang waktu pemanggilan untuk bekerja kembali kesatu dan kedua, sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor 232/Men/2003, tidaklah diatur waktunya. Sehingga, apabila terjadi mogok kerja yang bukan dari akibat gagalnya perundingan, maka perusahaan dapat memanggil pekerja untuk bekerja secara berturut-turut.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans 23/2003, dinyatakan: (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir. (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. (3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

Pertimbangan hukum MA tersebut, menganulir Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 293/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 30 April 2015, yang menegaskan panggilan bekerja kembali secara berturut-turut tanpa tenggang waktu oleh PT. Salam Pasific Indonesia Lines terhadap Edi Susanto, dkk (66 orang), bertentangan dengan Kepmenakertrans 232/2003. Atas hal demikian, PHI Jakarta Pusat menjatuhkan pemutusan hubungan kerja dengan pemberian uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

“Bahwa yang dimaksud tujuh hari dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 adalah lamanya mangkir tujuh hari, sedangkan tenggang waktu antara Pemanggilan I dengan II tidak diatur waktunya,” tegas Yakup Ginting, Kamis (14/1/2016) lalu saat membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 749 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Lebih lanjut MA hanya mewajibkan perusahaan yang beralamat di Jl. Karet, Surabaya itu, hanya dihukum untuk membayar uang kompensasi sebesar setengah bulan gaji. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of