Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
6.529

Menguji Mutasi Bukan Sebagai Kewenangan Penuh Perusahaan

Ilustrasi. (gambar: pnsmenanam.blogspot.co.id)

Pada umumnya mutasi dipandang merupakan hak mutlak perusahaan dan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam  menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan bisnis dan pekerja sesuai kompetensi dan kemampuan pekerja. Namun, tidak sedikit hak mutlak perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pekerja sebagai bagian organik perusahaan, sehingga pengaturan mutasi dalam Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan  atau Perjanjian Kerja Bersama cenderung menampilkan kewajiban pekerja untuk mematuhinya dibanding memperhatikan kepentingan pekerja sebagai bagian organik perusahaan bahkan lebih ironis dalam Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan  atau Perjanjian Kerja Bersama tidak diatur secara detil prosedur dan mekanisme yang jelas, sehingga menimbulkan potensi obyek perselisihan hubungan industrial.

Sudah ada beberapa putusan Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap yang pada intinya menyatakan bahwa mutasi adalah hak mutlak perusahaan maupun tidak serta mertanya menjadi hak mutlak perusahaan, diantaranya putusan MA No. 465 K/Pdt.Sus-PHI/2016  dan No. 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Pandangan umum bahwa mutasi merupakan hak mutlak perusahaan semakin marak dan kental kebenarannya seiring dengan ketidakpahaman pihak pekerja dalam hukum/norma-norma/peraturan mengenai ketenagakerjaan. Bahkan tidak jarang dipicu oleh ketidakmampuan perusahaan (HRD Manager dan/atau Industrial Relations Specialist/Manager) dalam memahami  hukum/norma-norma/peraturan mengenai ketenagakerjaan dan hukum perdata.

Tidak jarang terjadi mutasi menjadi terlaksana dikarenakan oleh ketidakpahaman pekerja menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga tidak adanya keberanian pihak pekerja untuk menguji mutasi.

Mutasi tidak selalu menjadi hak mutlak perusahaan akan sangat bergantung dari bagaimana dalil-dalil maupun pembuktian dari para pihak yang berselisih paham dalam menafsirkan ketentuan mutasi yang tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam salah satu pertimbangan Mahkamah dalam perkara yang diregisterkan dengan nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016 diantaranya perusahaan yang tidak memberikan biaya transportasi dipindahkan dari Jakarta ke Surabaya dikategorikan sebagai penolakan mutasi yang sangat beralasan.

Salam,
Barkah (Jakarta, No. Hp : 081284656xxx)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of