Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
984

Pemerintah Didesak Revisi Kepmen Penangguhan Upah

YFAS gelar diskusi bertajuk “Pengusaha Wajibb Membayar Upah Tertangguh”, Rabu (21/12) siang tadi di Hotel Grand Menteng, Jakarta Pusat.
YFAS gelar diskusi bertajuk “Pengusaha Wajibb Membayar Upah Tertangguh”, Rabu (21/12) siang tadi di Hotel Grand Menteng, Jakarta Pusat.
YFAS gelar diskusi bertajuk “Pengusaha Wajib Membayar Upah Tertangguh”, Rabu (21/12) siang tadi di Hotel Grand Menteng, Jakarta Pusat.

Jakarta | Sejumlah aktifis serikat pekerja dalam acara yang digelar Yayasan Forum Adil Sejahtera dengan tajuk “Pengusaha Wajib Membayar Upah Tertangguh”, Rabu (21/12) siang tadi di Hotel Grand Menteng, Jakarta Pusat, mendesak Pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Alasannya, karena Kepmen tersebut harus disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 72/PUU-XIII/2015.

Pada kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, Juprianus Manurung, lalu Peneliti Hubungan Industrial, Muhammad Hafidz, dan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurzaman. Menurut Juprianus, kementerian sedang melakukan pembahasan atas amar Putusan MK Nomor 72. Ia mengaku, kemungkinan akan dilakukan revisi terhadap pengaturan penangguhan upah minimum. “Kami masih melakukan kajian untuk menentukan instrument hukum apa yang akan menjadi tindak lanjut Putusan MK tersebut,” ujarnya.

Senada dengan Juprianus, Muhammad Hafidz juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, agar terdapat kepastian hukum terhadap pembayaran selisih upah minimum yang telah ditangguhkan, maka revisi terhadap Kepmenakertrans 231 haruslah mempertegas Pasal 3 ayat (2)-nya. “Didalam kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja sebagai syarat penangguhan upah minimum, haruslah disebutkan jumlah selisih upah dan siapa-siapa saja pekerja yang harus menerimanya, serta kesepakatan tersebut didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial agar memiliki kekuatan eksekutorial,” jelas Hafidz.

Menanggapi pendapat kedua narasumber, Nurzaman menyatakan telah mengirimkan surat kepada seluruh anggota Apindo di DKI Jakarta, untuk tidak melakukan penangguhan upah minimum, pasca Putusan MK. Namun, dirinya mengkhawatirkan pengusaha yang tidak bergabung dengan Apindo. Sebab, mereka kini bukan lagi sedang melakukan efisiensi tetapi telah mengencangkan ikat pinggang akibat lemahnya daya saing, terutama sektor tekstil. Ia juga menghimbau agar pekerja dapat melakukan penghematan, sehingga upah yang diterima dapat mencukupi kebutuhan hidup.

Sebelumnya, Ketua Yayasan FAS, Aldentua Siringoringo dalam sambutannya menyampaikan, amar putusan MK yang menyatakan Penjelasan dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengenai pengaturan ketidak-wajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum akibat adanya penangguhan, bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, menurut MK, lanjutnya, selisih upah minimum akibat adanya penangguhan yang dilakukan oleh pengusaha, tetap menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of