Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
882

Security Jadi Cleaning Service, MA: Mutasi Tidak Setara

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Tria Sumatera Corporation, lantaran tindakan Asnan Djuman yang tidak bersedia hadir untuk bekerja seperti biasa, akibat mutasi dari jabatannya semula sebagai security menjadi cleaning service sejak 11 Maret 2015.

Asnan pernah mempertanyakan alasan dirinya dipindahkan, namun atasannya mengatakan, ‘kalau tidak mau perkarakan saja’. Terhadap pernyataan itu, Asnan yang telah bekerja sejak September 1999 tidak dapat menerimanya, sehingga dirinya tidak mau bekerja sebagai cleaning service meskipun telah dipanggil berulang kali oleh perusahaan yang berlokasi di Jl. Cirebon, Kota Medan itu.

Ketidak-hadiran Asnan, kontan mengakibatkan dirinya dianggap mengundurkan diri oleh perusahaan, yang tanpa memberikan ia uang kompensasi apapun atas pengakhiran hubungan kerja tersebut. Tak terima diperlakukan demikian, Asnan menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, dengan tuntutan pembayaran uang pesangon dan upah sebesar Rp.71,6 juta.

Menanggapi tuntutan Asnan, Majelis Hakim PHI Medan yang mengadili perkara tersebut, telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara No. 131/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 6 Oktober 2015, dengan amar menghukum perusahaan untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Asnan, yang seluruhnya sebesar Rp.67,2 juta.

Terhadap putusan tersebut, perusahaan mengajukan keberatan ke MA. Namun, Majelis Hakim tingkat kasasi beralasan, mutasi yang dilakukan sebagai alasan Asnan menolak untuk hadir bekerja adalah tidak beralasan. Karena mutasi tersebut tidaklah mempunyai kesetaraan, sehingga ketidak-hadiran Asnan tidaklah dapat dianggap sebagai tindakan yang dikualifikasi mengundurkan diri.

“Bahwa mutasi yang dilakukan adalah tidak mempunyai kesetaraan oleh karena sebelumnya sebagai security dan dimutasikan pada bagian cleaning service, sehingga panggilan kerja untuk Termohon Kasasi ketika Termohon Kasasi tidak hadir bekerja, dianggap tidak sah,” ujar Hakim Agung Irfan Fachruddin, membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 143 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Rabu (11/5/2016) lalu. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of