Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
712

Tak Panggil Pekerja Saat Mangkir, MA Hukum Perusahaan Bayar Pesangon

Ilustrasi. (foto: news.metrotvnews.com)
Ilustrasi. (foto: news.metrotvnews.com)

Jakarta | Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung (MA) yang diketuai oleh Hakim Agung Yulius, membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Manado, yang hanya menghukum PT. Maju Ban Sulut untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Micky Kaunang sebesar Rp.2,4 juta.

Menurut Yulius, PHI Manado dalam Putusan No. 3/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Mnd tanggal  22 Juni 2015, telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum atas pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan kualifikasi mengundurkan diri. Sebab, perusahaan yang berlokasi di Likupang Selatan, Minahasa Utara itu, tidak pernah dapat membuktikan telah memanggil Micky untuk bekerja seperti biasa.

“Bahwa secara tegas penjelasan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kualifikasi mengundurkan diri dapat diterapkan apabila pekerja yang mangkir kerja a quo telah dipanggil secara tertulis ditujukan pada alamat pekerja sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan Pekerja,” ujar Yulius, Kamis (23/6/2016).

Lebih lanjut Yulius mengatakan, karena pekerja telah mangkir dan tidak dipanggil secara patut dan tertulis, maka MA berpendapat adil dengan menyatakan PHK disertai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang besarannya Rp.27,6 juta. “Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Micky Kaunang tersebut,” tegas Yulius membacakan amar Putusan No. 361 K/Pdt.Sus-PHI/2016. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of