Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
888

15 Tahun Guru SMK Berstatus Kontrak, PHI: Pengusaha Wajib Bayar Pesangon

Ilustrasi. (gambar: iqbalanas.com)
Ilustrasi. (gambar: iqbalanas.com)
Ilustrasi. (gambar: iqbalanas.com)

Jakarta | Seorang guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Nurma Lisna, terpaksa menggugat Yayasan Keluarga Sejahtera Jakarta, setelah dirinya tak lagi diperkenankan mengajar sejak 17 Oktober 2013 lalu. Alasannya, dikarenakan Nurma dianggap telah mendapatkan Surat Peringatan akibat dengan sengaja mencemarkan nama baik sekolah.

Nurma yang telah bekerja selama lebih dari 15 tahun, tak dapat menerima alasan yang dijadikan penyebab diakhiri hubungan kerjanya. Meski selama bekerja diperjanjikan dengan hubungan kerja waktu tertentu (kontrak), namun Nurma merasa perjanjian kerja yang ia tanda-tangani tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, pekerjaan yang ia lakukan dibidang pendidikan, bukanlah pekerjaan yang sifatnya sekali selesai atau sementara. Sehingga, Nurma menuntut melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar pemutusan hubungan kerja dirinya disertai dengan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, sebesar Rp. 60,7 juta.

Terhadap tuntutan Nurma tersebut, PHI dalam putusannya No. 166/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Nopember 2014, yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam putusan No. 160 K/Pdt.Sus-PHI/2016, menghukum yayasan yang berlokasi di Jl. Raya Sungai Bambu Pool, No. 13A, Tanjung Priok itu, berupa uang pesangon yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.53 juta.

“Bahwa terbukti Penggugat sudah bekerja pada Tergugat sejak tahun 1998, secara terus menerus, oleh karenanya PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT, oleh karena sudah terjadi disharmonisasi hubungan kerja, maka adil PHK atas diri Penggugat disertai dengan kompensasi berupa pesangon dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” tegas Hakim Agung Yakup Ginting, Kamis (31/03/2016). (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of