Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
667

ABY Gugat UMK ke PTUN, Sultan: Seharusnya yang Digugat Gubernur se-Indonesia

Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Provinsi DI Yogyakarta. (foto: news.liputan6.com)
Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Provinsi DI Yogyakarta. (foto: news.liputan6.com)
Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Provinsi DI Yogyakarta. (foto: news.liputan6.com)

Yogyakarta | Penetapan upah minimum kabupaten/kota di Propinsi Yogyakarta untuk tahun 2017, yang diterbitkan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta oleh Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kamis (19/01) kemarin.

Juru bicara ABY, Kinardi menyayangkan penetapan UMK Yogyakarta tidak mengindahkan proses penetapan upah minimum, diantaranya survei kebutuhan hidup layak yang harus dilakukan berdasarkan amanat Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, lanjut Kinardi, upah minimum di Yogyakarta masih rendah. “Upah minimum Yogyakarta adalah yang terendah se-Indonesia, sehingga  tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara layak,” ujarnya.

Menanggapi gugatan yang diajukan oleh para buruh, Sultan menjelaskan, bahwa penetapan upah minimum acuan yang ia gunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dan dasar hukum tersebut, digunakan oleh seluruh Gubernur di Indonesia. “Seharusnya yang digugat (buruh) ya gubernur di seluruh Indonesia, bukan hanya Gubernur Yogya,” ujar Sultan di komplek Kepatihan.

Enggan memberikan tanggapan lebih jauh, Sultan mengatakan, “(Gugatan) ini kami anggap seperti pilot project, kalau berhasil mungkin baru akan diterapkan (gugatan serupa) secara nasional,” kata Sultan. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of