Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.331

Bulan K3, Perkebunan Kahyangan Diduga Tak Berikan APD

Penggunaan asam metanoat (asam semut) tanpa sarung tangan.
Penggunaan asam metanoat (asam semut) tanpa sarung tangan.
Penggunaan asam metanoat (asam semut) tanpa sarung tangan.

Jember | Perusahaan pengolahan karet di Jember, PD. Perkebunan Kahyangan  diduga tidak memberikan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga kerjanya. Penggunaan cairan kimia sejenis asam metanoat (asam semut) dalam proses pengolahan getah karet, dapat mengakibatkan kulit lecet atau lepuh. Sehingga, penggunaan APD oleh setiap pekerja, seperti sepatu kerja, sarung tangan, dan masker, wajib diberikan oleh perusahaan.

Tenaga kerja yang mencari dan mengolah getah karet, beresiko mengalami kecelakaan kerja. Karena mereka mencarinya dihutan dan perbukitan dengan kondisi jalan setapak yang licin, dan semak belukar tempat hewan buas serta mematikan bersembunyi. Selain itu, proses mencampur asam metanoat pada getah karet, juga memerlukan sarung tangan khusus berbahan karet nitril.

Kondisi yang dialami oleh para tenaga kerja yang bekerja tanpa APD di perusahaan milik daerah tersebut, seolah berbanding terbalik dengan pencanangan bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) oleh Pemerintah, yang dimulai sejak 12 Januari lalu. Kala itu, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri menyampaikan komitmen Pemerintah terhadap peningkatan aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Ia menegaskan, pelaksanaan K3 harus dilakukan disemua tempat kerja dimana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia, tegasnya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Menurutnya, tujuan K3 tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada perusahaan-perusahaan milik daerah. Sebab, jika pemerintah tak mampu melakukan pengawasan dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya pada perusahaan daerah, lalu bagaimana dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta? (Haf)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Dwi Agus BPaijo Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Paijo
Guest
Paijo

Buruh cuma dijadikan alat mencari keuntungan belaka, jangan biarkan model penindasan ini membudaya dan menular ke perusahaan lainnya.

Dwi Agus B
Guest
Dwi Agus B

Comment… Di Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember ini semua pelanggaran atau kejahatan ketenagakerjaan yg di atur di UU NO 13 TAHUN 2003 semuanya ada alias komplit. mulai membayar upah dibawah UMK, tidak mengikutkan buruhnya BPJS Ketenagakerjaan, Pemberangusan serikat, Tidak terpenuhinya K3 dll. Budaya kolonial yang masih sangat kental dirasakan oleh buruhnya.. terjajah oleh Bangsa sendiri di tanah Merdeka.