Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.133

Dimutasikan ke Perusahaan Lain, PHI: Pekerja Beralasan Meminta PHK

PT. Malindo Karya Lestari. (foto: steelindonesia.com)
PT. Malindo Karya Lestari. (foto: steelindonesia.com)
PT. Malindo Karya Lestari. (foto: steelindonesia.com)

Pekanbaru | Ropinus Sinaga (25), menolak diperintahkan bekerja dari PT. Malindo Karya Lestari ke PT. Riau Baja Indo. Alasannya, karena aktifitasnya diperusahaan lain tersebut adalah membuat screw, sedangkan pekerjaan PT. Malindo ialah membuat mesin kelapa sawit. Penolakan itu berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Malindo. Ropinus dianggap menolak mutasi dan tidak lagi diperkenankan bekerja sejak bulan Februari 2016.

Terhadap PHK tersebut, Ropinus yang telah bermasa kerja lebih dari 4 (empat) tahun, tidak dapat menerimanya. Ia lalu mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, setelah tidak mencapai titik temu penyelesaian melalui mediasi oleh Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Ropinus dalam gugatan yang diregister dengan No. 29/Pdt.Sus-PHI/2016.PN.Pbr, ia menuntut perusahaan yang berlokasi di Komplek Sentral Niaga, Payung Sekaki, Pekanbaru itu, untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebesar Rp.33,9 juta.

Atas tuntutan Ropinus, perusahaan tidak pernah menghadiri panggilan sidang yang dikirimkan oleh PHI. Sehingga, PHI menganggap perusahaan tidak mengajukan dalil bantahan, dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran perusahaan selaku Tergugat. Dalam pertimbangan hukumnya, PHI menilai bahwa PHK yang dilakukan terhadap Ropinus adalah didasarkan pada perintah untuk bekerja ditempat pekerjaan yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Sehingga Ropinus berhak menolak.

“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat, majelis menilai bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf e,” tegas Hakim Yuzaida, Rabu (3/8/2016). Lebih lanjut Yuzaida menyatakan, Ropinus berhak atas uang pesangon. “Menimbang, bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah empat puluh tujuh juta dua ratus lima ribu tujuh ratus rupiah,” ujarnya. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of