Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
845

Laporkan Berita Bohong ke Lembaga Pemerintah, Ketua Serikat di PHK

Serikat Pekerja Peruri laporkan dugaan korupsi mesin pencetak uang. (foto: aktual.com)
Serikat Pekerja Peruri laporkan dugaan korupsi mesin pencetak uang. (foto: aktual.com)
Serikat Pekerja Peruri laporkan dugaan korupsi mesin pencetak uang. (foto: aktual.com)

Jakarta | Tri Haryanto Ketua, Idang Mulyadi Sekretaris dan Marion Kova Wakil Sekretaris Serikat Pekerja Perum Peruri, dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu menyebarkan isu negatif atas optimalisasi mesin komori yang digunakan Peruri untuk mencetak uang kertas, ke Menteri Negara BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Tindakan Pengurus SP tersebut, ditanggapi reaktif oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Melalui putusan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum di Perum Peruri, ketiganya dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama, dan di-skorsing selama menunggu pemutusan hubungan kerja pertanggal 18 Maret 2015.

Sebab, menurut perusahaan yang berlokasi di Jl. Palatehan, Kebayoran Baru, Jakarta itu, ketiganya telah mengakibatkan suasana kerja tidak kondusif dan saling curiga. Sehingga, perusahaan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam amar putusannya, No. 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 31 Maret 2016, PHI memerintahkan perusahaan untuk membayar uang pesangon satu kali ketentuan undang-undang kepada Tri Haryanto, dkk (3 orang).

Tak terima dengan Putusan PHI, Tri beserta kedua kawannya mengajukan keberatan ke MA. Menurut mereka, surat yang dikirmkan ke kedua lembaga Pemerintah diantaranya Kementerian BUMN dan BPK adalah pihak yang terafiliasi dan stakeholder dari Perum Peruri. Selain itu, mereka belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan umum jika dianggap telah memberikan berita bohong.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan PHI Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Tri Haryanto dan kawan-kawan tersebut harus ditolak,” tegas Hakim Agung Zahrul Rabain, Rabu (3/8/2016) membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of