Type to search

Berita

MA Nyatakan Peyewaan Mobil Sebagai Pekerjaan Musiman

Share
O-Renz Taxi (PT. Serasi Transportasi Nusantara). (foto: kabarbisnis.com)

O-Renz Taxi (PT. Serasi Transportasi Nusantara). (foto: kabarbisnis.com)

Jakarta | “Karena pekerjaan yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak terus menerus dan Termohon Kasasi bergerak di bidang penyediaan mobil yang disewakan konsumen yang sifatnya jangka pendek dan dibatasi oleh waktu, dan tidak ada jaminan kalau konsumen memperpanjang kontrak penyewaan mobil, karena itu Termohon Kasasi mempekerjakan Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” ujar Hakim Agung Zahrul Rabain, Kamis (11/8/2016) membacakan pertimbangan hukum atas ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan Hendriadi, dkk (3 orang) dalam perkara No. 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Sebagai pengemudi, Hendriadi Yahya, Jasa Manalu dan Sahat Simarmata tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Daya Mitra Serasi, PT. Serasi Autoraya dan PT. Serasi Transportasi Nusantara. Awalnya, ketiga pengemudi itu diterima bekerja di PT. Daya Mitra Serasi dengan perikatan hubungan kerja waktu tertentu, kemudian setelah berakhir diminta untuk menanda-tangani perjanjian kerja waktu tertentu dengan PT. Serasi Autoraya dan PT. Serasi Transportasi Nusantara.

Menurut Hendriadi, dkk, seharusnya mereka tetap dipekerjakan karena pekerjaan sebagai pengemudi masih ada. Hal demikian, kata ketiganya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-IX/2011, yang mengharuskan setiap pemberi kerja untuk tetap mempekerjakan pekerja meskipun berganti perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing). Sehingga mereka meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memerintahkan PT. Serasi Transportasi Nusantara mempekerjakan kembali ketiganya, dan membayar upah selama tidak dipekerjakan sejak tahun 2015.

Menanggapi dalil ketiga mantan pekerjanya itu, ketiga perusahaan membantah jika mereka adalah perusahaan outsourcing. “Bahwa kami perlu menegaskan di sini, Tergugat bukan perusahaan pengguna tenaga kerja yang berasal dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. Hal itu sangat relevan dengan posita gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa Penggugat menandatangani PKWT langsung dengan Tergugat sebagai perusahaan dengan status dan badan hukum yang berbeda,” tegas Edwan Hamid Daulay selaku kuasa hukum ketiga perusahaan.

Terhadap dalil bantahan keduanya tersebut, PHI Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015, mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat maka menjadi hukum bagi yang membuatnya. Sehingga pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh ketiga perusahaan terhadap ketiga pekerja tersebut, sah menurut hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *