Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.364

MK: Jika Nota Pemeriksaan Tak Diberikan, Pekerja Dapat Ajukan Sengketa ke KIP

Agus Humaedi Abdillah (kiri), dan Chairul Eillen Kurniawan (kana) saat mendengarkan pembacaan Putuan Pengujian Pasal 2 ayat (4) UU Keterbukaan Informasi Publik.
Agus Humaedi Abdillah (kiri), dan Chairul Eillen Kurniawan (kana) saat mendengarkan pembacaan Putuan Pengujian Pasal 2 ayat (4) UU Keterbukaan Informasi Publik.
Agus Humaedi Abdillah (kiri), dan Chairul Eillen Kurniawan (kanan) saat mendengarkan pembacaan Putusan Pengujian Pasal 2 ayat (4) UU Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/1) petang, menyatakan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak dapat diterima. Para Pemohon yang terdiri dari Agus Humaedi Abdillah, Muhammad Hafidz, Solihin dan Chairul Eillen Kurniawan, dianggap MK tidak dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal tersebut.

“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, didampingi delapan Hakim Konstitusi. Pasalnya, MK menganggap permohonan agar Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) dianggap tidak lagi bersifat rahasia, bukanlah konstitusionalitas norma, tetapi penerapan norma. Demikian dikatakan Hakim Konstitusi Aswanto, saat membacakan pertimbangan hukum dalam perkara yang diregister dengan No. 3/PUU-XIV/2016 itu.

Pemerintah juga dihimbau untuk tidak berlaku sewenang-wenang, dengan menetapkan sesuatu informasi bersifat rahasia. Namun demikian, menurut MK, apabila para Pemohon yang kedudukannya sebagai pekerja ingin mendapatkan Nota Pemeriksaan PPK, maka dapat mengajukan permintaan ke lembaga publik yang menerbitkan informasi. Dan apabila tetap tidak diberikan, maka para Pemohon dapat meminta Nota dimaksud dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Publik. [Baca: Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan]

Sebelumnya, para Pemohon menyatakan sifat rahasia yang dilekatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada Nota Pemeriksaan PPK, telah menghalangi hak para Pemohon untuk mengesahkan Nota tersebut ke Pengadilan Negeri, agar dapat dilaksanakan sesuai Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 Nopember 2015. Namun, Nota Pemeriksaan PPK itu tidak dapat diajukan pengesahan oleh pihak pekerja ke Pengadilan Negeri, karena Nota Pemeriksaan PPK hanya diberikan kepada pengusaha, dan pihak pekerja tidak boleh mendapatkan salinannya. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of