Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
983

Pekerja Gugat Pengusaha Akibat Dimutasi Karena Melaporkan Kehilangan Motor

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (foto: panoramio.com)
Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (foto: panoramio.com)
Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (foto: panoramio.com)

Jakarta | Sudah jatuh tertimpa tangga. Sungguh malang nasib Marlyna, ia kehilangan sepeda motor yang kuncinya dititipkan pada petugas keamanan perusahaan pada 17 September 2014 di area PT. Reksa Finance, tempat dirinya bekerja sejak 14 Nopember 2011 lalu. Spontan Marlyna melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi terdekat di Jakarta Selatan.

Setelah membuat laporan, Marlyna kembali ke perusahaan dan meminta pertanggung-jawaban perusahaan yang mempunyai komitmen untuk memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan para pekerjanya, termasuk barang milik pekerja tersebut. Namun bukan memberikan tanggapan positif, perusahaan justru memutasikan dirinya ke Samarinda. Sontak, Marlyna menolak mutasi yang sebelumnya tidak diperjanjikan dalam perjanjian kerja.

Penolakan tersebut, akhirnya ditindak oleh pengusaha. Marlyna dipanggil untuk bekerja ditempat yang baru sebanyak dua kali, yaitu pada 23 dan 29 Desember 2014. Karena Marlyna dianggap tidak hadir selama lebih dari 5 (lima) hari, dan perusahaan mengkualifikasikan mengundurkan diri dengan pemberian uang kompensasi sebesar Rp.4,8 juta.

Tak terima dengan keputusan perusahaan, Marlyna kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam tuntutannya, Marlyna meminta agar perusahaan dihukum untuk membayar uang pesangon dan upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.49,9 juta. Terhadap tuntutan Marlyna yang diregisterasi dengan Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst, PHI menganggap perusahaan telah keliru dalam memindah-tugaskan pekerjanya. Sehingga, permintaan Marlyna agar perusahaan dihukum untuk membayar uang kompensasi beralasan, namun jumlahnya hanya ditetapkan sebesar Rp.37,5 juta.

Meskipun sudah diperintahkan untuk membayar uang pesangon, namun perusahaan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Dalam memori kasasinya, perusahaan tetap berpegangan pada bukti panggilan kerja yang dilayangkan sebanyak dua kali, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut perusahaan mendalilkan, bahwa pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan diri dari perusahaan tidak perlu penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga pemutusan hubungan kerja adalah sah menurut hukum.

Atas alasan keberatan tersebut, MA dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang di Putusan Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016, beranggapan PHI Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum. Sebab, terbukti tindakan mutasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah karena laporan pekerja yang kehilangan motornya. “Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PT. Reksa Finance tersebut,” tegas Hakim Agung Supandi, Kamis (26/05/2016). (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of