Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.829

Pengurus Serikat Tak Diberi Ijin Dispensasi, MA Tolak Tuntutan Pembayaran Upah

Aksi buruh PT. Langgeng Makmur Indonesia. (foto: http://kabarindiependen.com)
Aksi buruh PT. Langgeng Makmur Indonesia. (foto: http://kabarindiependen.com)
Aksi buruh PT. Langgeng Makmur Indonesia. (foto: http://kabarindiependen.com)

Jakarta | Meskipun telah diberikan hak untuk menjalankan kegiatan keserikat-pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, namun oleh karena kegiatan oleh Jangkung Ari Wibowo dan M. Agustian dilakukan pada jam kerja, yang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pimpinan departemen masing-masing, maka ketiadaan ijin mengakibatkan upah tidak wajib dibayar.

Keharusan untuk mendapatkan ijin telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Langgeng Makmur Industri. “Bahwa terhadap hak pengurus Serikat Pekerja sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 harus dipatuhi prosedur yang berlaku yaitu mematuhi ketentuan Pasal 6 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama, yang harus terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan departemen masing-masing,” tegas Hakim Agung Yulius, Kamis  (23/6/2016).

“Bahwa para Pemohon Kasasi tidak mendapat izin dispensasi meninggalkan pekerjaaan sehingga berlaku prinsip no work no pay, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015”, lanjut Yulius membacakan pertimbangan hukum dalam perkara kasasi yang diregister oleh Mahkamah Agung (MA) dengan No. 391 K/Pdt.Sus-PHI/2016 itu.

Terhadap kedua pertimbangan tersebut, MA menilai permohonan keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 104/G/2015/PHI.Sby tanggal 23 Nopember 2015, yang diajukan oleh kedua pekerja di perusahaan yang berlokasi di Waru, Sidoarjo itu, haruslah ditolak. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of