Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.318

Peraturan Magang Tanpa Sanksi, Rentan Dilanggar Pengusaha

Ilustrasi. (gambar: malesbanget.com)
Ilustrasi. (gambar: malesbanget.com)

Jakarta | Kebijakan Pemerintah di penghujung tahun 2016 lalu, melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang memberlakukan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, dinilai Pengamat Hubungan Industrial, Muhammad Hafidz kurang tegas dan tidak tepat.

Menurutnya, Peraturan tersebut tidak memiliki sanksi apapun kepada penyelenggara pemagangan, yaitu pengusaha, apabila perjanjian pemagangan dibuat tidak sesuai dengan yang diharuskan atau yang dilarang. Lebih lanjut Hafidz mengatakan, satu-satunya sanksi dalam Peraturan Menteri tersebut, juga abu-abu. “Sanksi hanya disebutkan apabila terjadi pelanggaran akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya, Kamis (5/1) siang tadi.

“Jika sanksinya tidak tegas bahkan hanya abu-abu, maka jangan salahkan gerakan buruh apabila terjadi perbedaan tafsiran. Dan justru ini sangat mengganggu iklim investasi. Gelombang buruh akan ramai-ramai menolak kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk ramah investasi ini,” ujarnya.

Didalam Peraturan tersebut, pemagangan hanya dapat dilakukan apabila ada perjanjian pemagangan, yang mengatur hak dan kewajiban peserta serta penyelenggara pemagangan, program pemagangan dan uang saku. Perjanjian pemagangan juga diharuskan atas sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja setempat, melalui pengesahan yang dilakukan paling lama 3 (tiga) kerja sejak diajukan untuk disahkan. Namun, apabila Disnaker tidak mengesahkan perjanjian pemagangan, maka pemagangan tetap dapat dilaksanakan.

Peserta magang diantaranya berhak untuk memperoleh uang saku dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Uang saku yang dimaksud sebagai hak peserta magang, adalah terdiri dari biaya trasnportasi, makan, dan insentif untuk peserta magang. Perusahaan tidak boleh mempekerjakan peserta magang pada jam kerja lembur atau hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah, bahkan juga tidak diperkenankan bekerja shift malam. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of