Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.808

Perusahaan Kolaps, Jangan Salahkan Aturan Pesangon

Frans Kongi, Ketua APINDO Jawa Tengah. (foto: http://beritajateng.net)
Frans Kongi, Ketua APINDO Jawa Tengah. (foto: http://beritajateng.net)
Frans Kongi, Ketua APINDO Jawa Tengah. (foto: beritajateng.net)

Semarang | Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi mengatakan, kewajiban memberikan pesangon sangat memberatkan perusahaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga bagi pengusaha yang hendak memutuskan hubungan kerja pekerjanya, wajib memberikan uang pesangon. Aturan tersebutlah yang membuat pengusaha ketakutan karena tidak mampu membayar pesangon, akunya.

“Satu undang-undang yang bikin kepala pusing, karena menjerat leher pengusaha,” ujar Frans, Kamis (12/1) lalu di Semarang. Menurutnya, UU tersebut sangat memberatkan sehingga menjadi momok besar bagi pengusaha. “Sebenarnya ini sudah masuk ke legislatif, tapi di DPR belum dibahas. Ini seharusnya dievaluasi dan diperbaiki dan revisi. Agar pengusaha-pengusaha bisa semangat berinvestasi,” katanya.

Ia mencontohkan beberapa kasus pemecatan di Semarang akibat perusahaan kolaps yang hingga kini belum mendapatkan uang pesangon. Diantaranya PT. Nyonya Meneer, PT. Simoplas, dan terakhir PT. Luxindo Logo Group. “Perusahaan tidak kuat membayar pesangon dengan nilai tidak sedikit. Bahkan ia menyebut, tanggungan pesangon yang tidak mampu dibayarkan mencapai Rp.7 miliar hingga Rp.8 miliar. Akibatnya, karyawan terkatung-katung, karena perusahaan mampu membayar pesangon sebesar itu. “Jadi, mereka (karyawan) akhirnya terkatung-katung,” katanya.

Praktisi Hukum Hubungan Industrial, Muhammad Hafidz tak sependapat dengan Frans. Ia menyatakan, jika yang disalahkan adalah aturan, maka instrument-nya telah disediakan oleh hukum, yaitu pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Hafidz menekankan, penyusunan UU Ketenagakerjaan telah melalui tahapan-tahapan yang juga melibatkan Apindo sebagai wakil pengusaha.

Pesangon bukanlah penyebab kolapsnya perusahaan, aturan pesangon lanjut Hafidz, salah satu alasannya adalah merupakan cara pemerintah untuk tetap menjaga daya beli pekerja yang ter-PHK selama belum mendapatkan pekerjaan kembali. Besaran uang pesangon juga beda-beda, faktor yang mempengaruhi besaran uang pesangon adalah masa kerja, gaji, serta alasan PHK-nya. “Kewajiban membayar pesangon itu muncul, jika ada PHK. PHK sendiri terjadi karena banyak penyebabnya, diantaranya salah urus perusahaan. Jadi jangan selalu salahkan aturan dong,” pungkas Hafidz.

Ia juga menegaskan, seandainya-pun harus ada revisi terhadap undang-undang yang disahkan sejak tahun 2003 itu, maka yang diperbaiki adalah pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK. “Revisi boleh, tapi memperbaiki pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD,” tegasnya, Minggu (15/1). (Yul)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Saya sependapat dengan tanggapan Bang Hafidz.

Kalau dilihat dari sudut kepentingan yang berbeda, maka obyek yg sama-pun akan dicoba dilihat perbedaannya dari kepentiangan yang berbeda.
ibarat kata warna merah secara konsensus akan dilihat sebagai warna hijau, meski harus sendirian keluar dari konsensus international.

Sudah sangat disadari oleh semua pengusaha kok bahwa jadi pengusaha itu tidak jarang memang sulit atau meneui kesulitan menghadapi ketentuan yang minimal (normatif).

Terima kasih.

Salam,
Barkah