Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
943

Serahkan Struk Bensin Tak Benar, MA Putuskan PHK Tanpa Pesangon

PT. Novartis Indonesia. (foto: www.streetdirectory.co.id)
PT. Novartis Indonesia. (foto: www.streetdirectory.co.id)
PT. Novartis Indonesia. (foto: www.streetdirectory.co.id)

Jakarta | Meskipun tanpa ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan Kukuh Agus Yurianto bersalah, akibat menyerahkan struk pembelian bensin tidak benar. Namun Mahkamah Agung (MA) menilai perbuatan tersebut, adalah kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Novartis Indonesia, dengan sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa uang pesangon.

Demikian dikatakan oleh Hakim Agung, Zahrul Rabain, Rabu (3/8/2016) lalu dalam pembacaan Putusan kasasi pada perkara No. 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016. “Bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindakan berupa membuat dan menyerahkan struk pembelian bensin yang tidak benar dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, perbuatan mana dilakukan oleh Pemohon Kasasi sejak bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013 yang mana berakibat sangat merugikan Termohon Kasasi,” tegas Rabain.

Pertimbangan tersebut, menjadi dasar alasan bagi MA untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kukuh atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 206/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Januari 2016, dengan amar putusan menghukum perusahaan yang berlokasi di AXA Tower, Kuningan City, Jakarta Selatan tersebut, untuk membayar uang pisah sebesar Rp.25,4 juta.

Kukuh menolak diputuskan hubungan kerja yang dilakukan PT. Novartis sejak 10 Januari 2015 lalu. Pasalnya, ia tidak pernah mendapatkan peringatan baik lisan maupun tertulis. Sehingga, jika perusahaan mengkualifikasikan perbuatannya sebagai kesalahan, maka seharusnya ia hanya diberikan surat peringatan, bukan PHK. Dirinya menganggap perusahaan telah berlaku sewenang-wenang, dan meminta PHI untuk menetapkan hak-haknya sebesar Rp.114 juta. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of