Type to search

Berita

Setelah 24 Tahun Bekerja Baru Dikontrak, MA: Tidak Dibenarkan oleh Hukum

Share
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menyatakan perubahan status Berlin Sinaga dari pekerja tetap selama 24 tahun bekerja sejak 1989, menjadi pekerja dengan hubungan kerja waktu tertentu (kontrak) hingga bulan Mei 2015, tidaklah dibenarkan oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, yang menghukum PT. Sere Megawati, untuk memberikan uang pesangon tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang.

PHI Medan dalam amar putusannya Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2016, telah menghukum perusahaan yang berlokasi di Jl. Brigjen. Katamso, Maimun, Medan tersebut, untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.44,6 juta, akibat pemutusan hubungan kerja terhadap Berlin sejak 1 Juni 2015, dengan alasan masa kontraknya telah berakhir. [Baca: Baru Dikontrak Setelah 24 Tahun Bekerja, PHI Hukum Bayar Pesangon]

Perusahaan tak dapat menerima putusan PHI Medan itu, hingga akhirnya mengajukan keberatan ke MA. Dalam memori kasasinya, perusahaan berdalih bahwa tindakan Berlin yang seringkali melakukan pelanggaran tata tertib kerja, dapat diputuskan hubungan kerjanya tanpa uang pesangon. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Perusahaan dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat.

Terhadap dalil keberatan tersebut, MA tidak sependapat dan menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan perusahaan. MA dalam petimbangan hukum sebagaimana termuat pada Putusan No. 469 K/Pdt.Sus-PHI/2016 menegaskan, bahwa tindakan Berlin yang telah beberapa kali melanggar tata tertib kerja, berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Yul)

1 Comment

  1. Yoseph putera paskalis 12 Januari 2017

    Mohon informasi apakah pembentukan dewan pengupahan di kabupaten inisiatif pemda atau pekerja.Bagaimana kalau alasan pemda tdk mendesak.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *