Type to search

Sekitar Kita

Soal UMK, di Yogya Digugat Buruh, di Sumut Digugat Pengusaha

Share
Buruh melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Deliserdang Kamis, (16/11/2016). (foto: medan.tribunnews.com)

Buruh melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Deliserdang Kamis, (16/11/2016). (foto: medan.tribunnews.com)

Deliserdang | Gugatan terhadap besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), akan kembali dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kali ini yang akan mempersoalkan landasan upah bagi kaum buruh di tahun 2017 itu, datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Deliserdang, Sumatera Utara. Para pelaku usaha keberatan dengan kenaikan UMK sebesar 10,9% seperti penetapan Gubernur Sumatera Utara, 3 Januari lalu.

Apindo menyakini, penetapan UMK dari Rp.2.246.725 perbulan di tahun 2016 menjadi Rp.2.491.618 perbulan ditahun 2017, telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab, didalam PP 78/2015 tersebut, telah diatur rumusan perhitungan UMK baru, yakni UMK lama ditambah nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Keluarnya SK Gubernur tersebut dinilai tidak berlandaskan PP 78/2015, yang menetapkan kenaikan upah 8,25 persen. Makanya, unsur pelaku usaha yang melakukan penolakan dan gugatan,” ujar HM Yunan Sirhan, Ketua Apindo Deliserdang.

Yunan meminta agar penetapan UMK yang telah tetapkan melalui Surat Keputusan No. 188.44/1/KPTS/Tahun 2017, dicabut. Ia juga meminta Gubernur untuk merevisi besaran UMK Deliserdang tahun 2017, hanya menjadi Rp.2.432.079 perbulan. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *