Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
716

Tak Ada Ijin Disnaker, Operator Mesin Biji Timah Tak Boleh di-Outsourcing

PT. Timah. (foto: tempo.co)
PT. Timah. (foto: tempo.co)
PT. Timah. (foto: tempo.co)

Jakarta | Hubungan kerja Yohanes, Sukirman dan Rosimin yang selama ini ditempatkan oleh Koperasi Jasa Usaha Bersama, untuk bekerja di PT. Timah, sebagai petugas bongkar muat dan operator mesin biji timah, bukanlah pekerjaan jasa penunjang. “Pekerjaannya selaku petugas bongkar muat biji timah, operator mesin gudang biji timah adalah pekerjaan utama,” ujar Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung (MA), Yulius, Selasa (18/10/2016) lalu.

Menurutnya, hubungan kerja ketiga pekerja beralih ke PT. Timah yang telah diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 2 September 2015 lalu, dalam Putusan No. 11/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pgp, telah tepat dan benar. Sebab, antara PT. Timah dengan Koperasi tidak ada perjanjian kerjasama penyedia dan pengguna jasa tenaga kerja, termasuk ijin dari Dinas Tenaga Kerja setempat.

“Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan II selaku penyedia jasa dan pengguna jasa pekerja, serta ijin dari instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan,” tegas Yulius membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi No. 705 K/Pdt.Sus-PHI/2016 itu.

PT. Timah yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Pangkalpinang tersebut, diwajibkan untuk membayar uang pesangon kepada Yohanes sebesar Rp.55,6 juta, Sukirman sebesar Rp.54,3 juta, dan Rosimin sebesar Rp.24,2 juta. Atas kewajiban tersebut, PT. Timah berpendapat, ketiadaan ijin Koperasi dalam menyediakan jasa tenaga kerja, adalah keteledoran Koperasi, sehingga sangat wajar apabila Koperasi yang harus diberikan sanksi terlebih dahulu. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of