Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
880

Tak Sebut Nama Pekerja, MA Anggap Nota Disnaker Tak Dapat Dipertimbangkan

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: wikipedia.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: wikipedia.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: wikipedia.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menolak untuk mempertimbangkan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tanggal 5 Juni 2015, yang isinya antara lain, menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang diadakan oleh PT. Wanaraja Putra Perkasa, tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Lebih lanjut, MA menyatakan, alasan tidak dapat dipertimbangkan adalah karena Nota Pemeriksaan yang dijadikan bukti, ternyata tidak menguraikan satu persatu masing-masing pekerja yang didalilkan diikat dengan perjanjian kerja kontrak. “Bukti berupa Surat Jawaban Disnaker Kota Bekasi, tidak menguraikan satu persatu dari PKWT Para Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan,” ujar Hakim Agung Supandi, Kamis (26/05/2016).

Atas dasar penilaian tersebutlah, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rohimudin, dkk (6 orang), atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 18 Nopember 2015, yang telah menolak gugatan agar perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Narogong, Bantargebang, Bekasi itu, mempekerjakan kembali mereka ditempat semula, dan membayar upah selama tidak dipekerjakan sejak September 2015 lalu.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan PHI Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Rohimudin dan kawan-kawan tersebut harus ditolak,” tegas Supandi. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of