Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
928

Tuntut Kepala Koki Diberhentikan Malah Dilarang Masuk Kerja

Hakim Agung Zahrul Rabain. (foto: klh.pemalangkab.go.id)
Hakim Agung Zahrul Rabain. (foto: klh.pemalangkab.go.id)
Hakim Agung Zahrul Rabain. (foto: klh.pemalangkab.go.id)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menilai permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Exellent Mitra Kencana atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2016, haruslah ditolak. Pasalnya, Suhro dan Fajaruddin yang telah diputuskan hubungan kerja dengan cara diusir dan dilarang memasuki area perusahaan sejak 13 Mei 2014, haruslah disertai dengan pemberian uang pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang.

Sebab, meskipun pengusiran dan pelarangan yang dilakukan perusahaan sebagai akibat dari tindakan kedua pekerja yang meminta agar kepala koki diberhentikan, dengan cara tidak mau bekerja dan hanya duduk-duduk. Namun, perbuatan tersebut tidaklah dapat dikualifikasi sebagai mangkir, karena perusahaan tidak pernah melakukan pemanggilan bekerja sebanyak dua kali.

 “Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja dengan maksud agar eksekutif chef diberhentikan oleh pengusaha, namun karena pengusaha tidak pernah melakukan pemanggilan kepada para pekerja secara patut dan tertulis, dan para pekerja tidak berkeinginan untuk bekerja kembali, maka para pekerja berhak atas uang pesangon dua kali ketentuan,” tukas Hakim Agung Zahrul Rabain, Selasa (6/9/2016).

Dalam pertimbangannya, Zahrul menyatakan PHI Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum. “Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Exellent Mitra Kencana tersebut,” ujarnya membacakan amar Putusan MA No. 607 K/Pdt.Sus-PHI/2016. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of