Type to search

Berita

Tuntut Pengurus Dipekerjakan Kembali, MA Sahkan PHK Ratusan Pekerja

Share
Polisi tengah mengawasi jalannya unjuk rasa buruh PT Srirejeki Perdana Steel di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. (foto: andi saddam)

Polisi tengah mengawasi jalannya unjuk rasa buruh PT Srirejeki Perdana Steel di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. (foto: andi saddam)

Jakarta | Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang memerintahkan PT. Srirejeki Perdana Steel untuk mempekerjakan kembali Lukman Amrulloh, dkk (258 orang), dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2016. “Mengadili, menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut,” ujar Hakim Agung Yulius, Senin (19/9/2016) lalu. 

Alasannya, Lukman dan kawan-kawan terbukti melakukan mogok kerja secara spontan tanpa mengindahkan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 232/Men/2003. Terhadap pertimbangan hukum tersebut, perusahaan hanya dihukum untuk membayar uang ganti kerugian sesuai Pasal 26B huruf d Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 78/Men/2001.

Pada awalnya, perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 4 (empat) orang pekerja yang menjadi pengurus serikat pekerja, sejak tanggal 14 Nopember 2013. Dan kemudian diikuti dengan solidaritas para pekerja yang lain, dengan cara melakukan mogok kerja spontan, dengan tuntutan agar keempat pengurus serikat pekerja dipekerjakan kembali.

Usaha ratusan pekerja perusahaan yang berlokasi di Kp. Gombong, Cikarang Utara, Bekasi itu, justru dibalas dengan tindakan mengakhiri hubungan kerja ratusan pekerja, atas alasan telah mengundurkan diri sebagai akibat dari mogok kerja yang tidak sah. Terhadap PHK tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menganjurkan agar perusahaan memanggil dan mempekerjakan kembali pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya, yang kemudian diperkuat oleh Putusan PHI Bandung Nomor 74/G/2014/PHI.Bdg tanggal 13 Oktober 2014. (Haf)

1 Comment

  1. Paijo 21 Januari 2017

    Putusan PK MA yang tidak menguntungkan kaum buruh, untuk memperkerjakan pengurus serikat buruh yang membela kepentingan kaum buruh. Kaum lemah/ buruh pada posisi tawar yang lemah.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *