Type to search

KONSULTASI KETENAGAKERJAAN

Disnaker Tak Kunjung Terbitkan Bukti Pencatatan Serikat

Share

Pertanyaan:

Sebagai pekerja kami telah membentuk Serikat Pekerja, dan telah mengajukan permohonan pencatatan serikat pekerja ke Dinas Tenaga Kerja, disertai dengan kelengkapannya. Namun hingga melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja, bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja belum juga diterbitkan. Langkah apa yang harus kami tempuh. (Lukman)

Ilustrasi. (gambar: joas-duma.blogspot.com)

Ilustrasi. (gambar: joas-duma.blogspot.com)

Jawaban:

Terima kasih telah menjadi pembaca buruh-online.com.

Atas pertanyaan Saudara, maka terlebih dahulu kami sampaikan dasar hukum kewajiban instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penerbitan tanda bukti pencatatan serikat pekerja.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU 21/2000), dinyatakan: “Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat- lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan”. [Baca: Membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan]

Selain itu, instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan juga berwenang untuk menangguhkan penerbitan tanda bukti pencatatan serikat pekerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UU 21/2000, apabila belum mencantumkan asas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serikat pekerja yang dibentuk oleh pekerja yang kurang dari 10 (sepuluh) orang, belum memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, belum dilampiri daftar nama anggota pembentuk/anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/susunan serta nama pengurus, dan nama beserta lambang serikat pekerja yang dikehendaki tidak boleh sama dengan nama serta lambang serikat pekerja lain.

Apabila hal-hal tersebut diatas telah dipenuhi, namun instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan belum menerbitkan tanda bukti pencatatan, maka dapat dilaporkan ke Ombudsman setempat. Ombudsman (sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008), adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, guna mencegah terjadinya Maladministrasi. Akan tetapi, tindakan yang dapat dilakukan oleh Ombudsman hanya terbatas pada tindakan administrasi saja. [Baca: Benarkah, Hanya Pengusaha Pelaku Pelanggaran Hak Berserikat?]

Meskipun Ombudsman hanya mempunyai kewajiban menerbitkan rekomendasi adanya Maladministrasi yang dilakukan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, namun rekomendasi tersebut merupakan bukti yang dapat ditindaklanjuti untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara [Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986], atau melaporkan adanya dugaan penghalang-halangan kegiatan berserikat [Pasal 28 huruf d UU 21/2000] ke pihak yang berwajib.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *