Type to search

Berita

Jangka Waktu Kasasi Diatur Dua Undang-Undang Tapi Berbeda, Lalu Apa Putusan MA?

Share
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: liputan6.com)

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: liputan6.com)

Jakarta | Tak ada upaya hukum lain bagi Sahroji, dkk (144 orang), selain mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Langkah tersebut adalah sebagai upaya atas keberatan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), yang menyatakan permohonan kasasinya atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak dapat diterima.

Pasalnya, MA menilai permohonan kasasi yang diajukan Sahroni pada tanggal 18 Februari 2014, telah lewat waktu 14 (empat belas) hari. Sebab, putusan PHI dibacakan pada tanggal 3 Februari 2014, dan kala itu Sahroni hadir, sehingga seharusnya pengajuan kasasi dilakukan pada tanggal 17 Februari 2014.

“Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 148/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst., telah diucapkan pada tanggal 3 Februari 2014 dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 18 Februari 2014 (hari ke-15), oleh karena itu permohonan kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi,” ujar Hakim Agung Zahrul Rabain, membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 537 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Kamis (11/8/2016) lalu.

MA mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan, “Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”.

Namun, dalam ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dinyatakan pula, “Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja: (a) bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim”.

Jika dalam UU 14/1985, pengaturan kasasi ditetapkan 14 (empat belas) hari. Sedangkan, dalam UU 2/2004, pengajuan kasasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Lalu undang-undang mana yang mau digunakan? Apakah menyerahkannya kepada Hakim Agung pada MA? (-02)

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *