Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
3.568

Perintah Mutasi Ditolak, MA Wajibkan Pemberian Uang Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan putus hubungan kerja antara Riyanto dengan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA). PHI dianggap telah tepat memutuskan hubungan kerja keduanya, akibat dari tindakan Riyanto yang menolak perintah mutasi.

“Bahwa tepat Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan menolak perintah mutasi dengan kompensasi 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujar Hakim Agung Surajad Dimyati, Senin (5/12/2016) lalu di gedung MA, Jakarta.

Riyanto menolak perintah mutasi pada 17 April 2015, karena dirinya dipindahtugaskan dari Jakarta ke Surabaya, dengan jabatan semula sebagai Kasie Keuangan menjadi  Kasie Pramubakti. Ia juga mendalilkan dirinya tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan I, II dan III, sehingga penurunan jabatan yang ia duga sebagai bentuk hukuman, dianggapnya tidak berkesesuaian dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam pertimbangan hukumnya, Dimyati menolak alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh yayasan yang berada di Jl. Kwitang, Jakarta Pusat itu. Sehingga permohonan kasasi yang diajukan dengan register perkara No. 963 K/Pdt.Sus-PHI/2016 haruslah ditolak. “Mengadili, menolak permohonan kasasi dari dari pemohon kasasi Yayasan Perjalanan Haji Indonesia tersebut,” tegas Dimyati.

Sebelumnya, MA membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menolak gugatan Aswinardi. Menurut MA, tindakan Aswin yang menolak mutasi tidaklah dapat dikualifikasikan mengundurkan diri. “Seharusnya ketidakhadiran di tempat kerja yang baru tidak dapat dengan serta merta dikualifikasi mangkir, namun hanya dapat dinyatakan melakukan tindakan indisipliner berupa tidak melaksanakan mutasi,” tutur Hakim Agung Irfan Fachruddin, Selasa (3/5/2016) membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 118 K/Pdt.Sus-PHI/2016. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of