Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.468

Sopir Trailler Dibayar Setiap Rit, MA Tegaskan Ada Hubungan Kerja

Kepolisian Sektor Cilincing Polres Metro Jakarta Utara, melakukan pengamanan aksi unjuk rasa Eks Sopir PT. Tubagus Jaya Mandiri yang tergabung dalam FBTPI, Senin (8/8/2016) lalu.
Kepolisian Sektor Cilincing Polres Metro Jakarta Utara, melakukan pengamanan aksi unjuk rasa Eks Sopir PT. Tubagus Jaya Mandiri yang tergabung dalam FBTPI, Senin (8/8/2016) lalu.
Kepolisian Sektor Cilincing Polres Metro Jakarta Utara, melakukan pengamanan aksi unjuk rasa Eks Sopir PT. Tubagus Jaya Mandiri yang tergabung dalam FBTPI, Senin (8/8/2016) lalu.

Jakarta | Permohonan kasasi yang diajukan oleh Sopir Trailler, Josman Simbolon, dkk (3 orang) yang didampingi oleh Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Meskipun ketiganya oleh PT. Tubagus Jaya Mandiri hanya dibayar dengan sistem komisi (ritase) setelah menyelesaikan pengantaran barang konsumen, menurut MA, terdapat unsur upah dan perintah sebagai dasar adanya hubungan kerja.

“Unsur upah sesuai pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan bukti saksi-saksi Para Penggugat maupun Tergugat, pada pokoknya terbukti ada upah dengan sistem komisi sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” ujar Hakim Agung Irfan Fachruddin, membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 85 K/Pdt.Sus-PHI/2016 itu.

Selain terbukti adanya unsur upah, adanya perintah dari perusahaan yang berlokasi di Jl. Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara itu, berupa pengantaran barang konsumen, merupakan unsur-unsur yang dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. “Karenanya hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerja,” tambah Fachruddin, Selasa (3/5/2016) lalu.

Terhadap kedua pertimbangan hukum tersebut, MA menilai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menolak gugatan Josman karena dianggap tidak mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga patut untuk dibatalkan. Oleh karenanya, MA berpendapat, Josman dkk berhak atas pemberian uang kompensasi pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan undang-undang, akibat pemutusan hubungan kemitraan sejak Juli 2014.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of