Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.190

Tidak Menyebutkan Jenis Perselisihan, MA Batalkan Putusan Pesangon

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang sebelumnya telah menghukum PT. Vinsa Indonesia Sejahtera, untuk membayar kepada Eri Sunarto, dkk (11 orang), berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam putusan bernomor 63/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016, PHI mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh Eri Sunarto, akibat dari tidak diberikannya pekerjaan yang telah dijanjikan sejak Juni 2015. Sehingga, perusahaan yang berada di Jl. Soekarno Hatta, Pekanbaru itu dihukum untuk membayar sebesar Rp.356,6 juta.

MA menilai, PHI telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum. Sebab, gugatan Eri Sunarto, dkk, tidak secara tegas menyatakan jenis perselisihan. “Bahwa gugatan Para Pengugat tidak jelas atau kabur, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam gugatan apakah perselisihan kepentingan, perselisihan hak atau pemutusan hubungan kerja, karena dalam gugatan antara posita dan petitum tidak saling terkait maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Hakim Agung Zahrul Rabain, membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 628 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Selasa (6/9/2016) lalu.

Dalam gugatannya, selain menuntut pembayaran uang pesangon, Eri juga meminta pembayaran uang makan, uang insentif dan kekurangan tunjangan hari raya (THR) tahun 2015. Menurut perusahaan, gugatan para pekerja sangat kabur dan tidak jelas. Karena mencampur-adukkan perselisihan kepentingan, hak dan pemutusan hubungan kerja. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of