Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.720

UU Ketenagakerjaan Kembali di-Uji di MK, PP Pengupahan Belum Bisa di-Uji MA

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat disambangi anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. (foto: Yuli)
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat disambangi anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. (foto: Yuli)

Jakarta | Rencananya para serikat buruh, akan kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung (MA) terkait pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP yang isinya antara lain memuat aturan cara menghitung upah minimum tersebut, dianggap oleh sejumlah buruh telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasalnya, MA pada November 2016 lalu, telah menyatakan pengujian yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Organisasi Nasional Angkutan Bermotor (Organda), dan Kamar Dagang Industri (Kadin) Kabupaten Bangkalan itu, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai pengujian PP Pengupahan tidak dapat diperiksa pokok perkaranya, karena Mahkamah Konstitusi (MK) masih melakukan pemeriksaan terhadap pengujian Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, yang dimohonkan oleh Herry Shietra dalam perkara No. 99/PUU-XIV/2016. [Baca: Upah Proses Dihilangkan MA Saat Peralihan Status, UU Ketenagakerjaan Diuji ke MK]

MA berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang secara tegas memerintahkan MA untuk menghentikan setiap pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi batu ujinya sedang dalam proses pengujian di MK sampai ada putusan. Sehingga, pengujian PP Pengupahan yang diregister MA dengan perkara No. 07, 67, 69, dan 70 P/HUM/2015, diputus dengan amar permohonan tidak dapat diterima.

Dengan dinyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima, maka pengujian PP Pengupahan masih berpeluang untuk dimohonkan pengujian kembali ke MA. Namun meskipun MK telah memutus permohonan pengujian Pasal 59 UU Ketenagakerjaan pada 7 Februari lalu, MA belum dapat memeriksa pengujian PP Pengupahan jika jadi diajukan kembali. Sebab pada 22 Februari mendatang, MK akan kembali memeriksa permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f, yang dimohonkan oleh para Pegawai PT. PLN Jhoni Boetja, dkk dalam perkara No. 13/PUU-XV/2017. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of