Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.572

Aturan Struktur & Skala Upah Baru, Praktisi: Upah Buruh Masih Tergantung Belas Kasih Pengusaha

Ilustrasi. (gambar: mansyursampe.wordpress.com)
Ilustrasi. (gambar: mansyursampe.wordpress.com)

Jakarta | Aturan struktur dan skala upah yang baru diterbitkan Pemerintah pada 21 Maret lalu, hampir tidak ada yang baru dari aturan struktur dan skala upah yang lama. Hanya saja, struktur dan skala upah menjadi salah satu syarat bagi setiap perusahaan yang hendak mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama, serta adanya sanksi administratif.

Setelah lebih dari 1,5 tahun semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diterbitkan, akhirnya Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, yang merupakan amanat Pasal 14 ayat (5) PP 78/2015. Dalam Permenaker 1/2017, setiap pengusaha wajib membuat struktur dan skala upah di perusahaannya paling lambat tanggal 23 Oktober 2017.

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, Muhammad Hafidz menyayangkan hilangnya beberapa aturan yang sangat mendasar dalam menetapkan struktur dan skala upah. Diantaranya dasar pertimbangan penyusunan struktur dan skala upah dalam aturan lama (Kepmenakertrans Nomor 49 Tahun 2004), dilakukan melalui struktur organisasi, rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, kemampuan perusahaan, upah minimum dan kondisi pasar.

Menurutnya, pertimbangan rasio bobot pekerjaan antar jabatan dan kondisi pasar sangat penting menjadi bahan pertimbangan penyusunan struktur dan skala upah. Sebab jika dasar penyusunannya hanya mempertimbangan kemampuan perusahaan dan upah minimum, maka tujuan pengaturan dan pemberian penghasilan yang layak bagi pekerja tidak akan tercapai. “Menghitung bobot pekerjaan antar jabatan itu harusnya menjadi salah satu penentu besaran upah seseorang, apalagi kondisi pasar. Dengan aturan yang sekarang, maka pekerja kembali menggantungkan nasibnya pada belas kasih pengusaha,” tegas Hafidz, Rabu (22/03) kemarin.

Lebih lanjut ia mengatakan, Permenaker 1/2017 yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menetapkan sendiri struktur dan skala upah, dapat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Harusnya terang Hafidz, Permenaker 1/2017 memberikan kewajiban bagi pengusaha untuk meminta pertimbangan pekerja atau serikat pekerja. “Nyusunnya sendirian, berarti angka besaran kenaikan upahnya tergantung dia (perusahaan) dong. Walau ada kata-kata kemampuan perusahaan, apa iya perusahaan mau bilang lagi mampu? Paling juga bilangnya selalu nggak mampu,” tuturnya. (-03)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
ardiyanJono Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Jono
Guest
Jono

Aturan menguntungkan pengusaha, buruh tetap pada podisi lemah.

ardiyan
Guest
ardiyan

dari dulu buruh di negara kita posisinya lemah…
ketika pemerintah bilang demi kesejahteraan rakyat apa dengan di keluarkanya kepmen 01/2017 itu juga demi rakyat….
negara ini milik siapa dan untuk siapa
jawaban cumak 1. negara ini milik rakyat dan untuk rakyat pula kekayaan nya