Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
926

Dua Hari Tak Masuk Kerja, MA Sahkan PHK

Demo buruh didepan gdung MA, Jakarta. (foto: rakyatmerdekaonline.com)
Demo buruh didepan gedung MA, Jakarta. (foto: rakyatmerdekaonline.com)

Jakarta | Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung (MA) menilai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Mincon Indo Resources terhadap Lisbet Siregar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya Pasal 151 ayat (3), karena pengakhiran hubungan kerja sepihak yang dilakukan pada 24 Juni 2015 tanpa adanya terlebih dahulu putusan dari pengadilan hubungan industrial.

Alasan perusahaan yang berlokasi di Jl. Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan tersebut, disebabkan Lisbet tidak masuk bekerja seperti biasa pada tanggal 22 dan 23 Juni 2015. Sehingga ia diberikan surat peringatan kedua, yang kemudian ditolaknya dan secara lisan meminta diputuskan hubungan kerja dengan permintaan uang kompensasi sebanyak 2 (dua) kali ketentuan perundang-undangan.

Meskipun MA berpendapat pemutusan hubungan kerja terhadap Lisbet tidak sah akibat bertentangan dengan hukum. Namun dalam pertimbangan selanjutnya, MA secara tegas mempertimbangkan adanya keinginan dari perusahaan untuk tetap memutuskan hubungan kerjanya dengan Lisbet, yang telah bekerja selama 7 tahun itu.

Atas pertimbangan kedua dalam Putusan No. 955 K/Pdt.Sus-PHI/2016 bertanggal 30 Nopember 2016 itu, MA mengesahkan pengakhiran hubungan kerja keduanya, dengan disertai kewajiban bagi perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Putusan MA yang pada amarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang batubara tersebut, menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda, No. 61/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr tanggal 8 Maret 2016. Dalam amar putusannya, PHI Samarinda telah memvonis perusahaan untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.66 juta lebih, yang terdiri dari uang pesangon, tunjangan hari raya dan upah 6 (enam) bulan selama proses pemutusan hubungan kerja. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of