Type to search

Berita

Hanya Bersifat Law in Abstracto, MA Kesampingkan Putusan MK

Share
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Rabu (/12/2015) lau di Jakarta. (foto: pn-jantho.go.id)

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Rabu (9/12/2015) lau di Jakarta. (foto: pn-jantho.go.id)

Jakarta | Maraknya tindakan pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial, dipandang Mahkamah Konstitusi (MK) akan menghilangkan kepastian hukum yang adil bagi pekerja untuk tetap memperoleh hak-haknya, karena setelah diputuskan maka seketika itu pula si pekerja tidak lagi dibayar upahnya. Dengan demikian, MK dalam Putusannya No. 37/PUU-IX/2011, menyatakan frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, haruslah dimaknai hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 155 ayat (2), diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi si pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya sebelum ada putusan PHI, untuk tetap mendapatkan upahnya. Sayangnya, Putusan MK bertanggal 19 September 2011 tersebut, hingga kini masih belum mendapatkan perhatian Mahkamah Agung (MA).

Terbukti MA masih tetap memutus perkara PHK dengan penetapan besaran upah selama menunggu adanya penetapan dari PHI hanyalah 6 (enam) bulan, meskipun putusan yang berkekuatan hukum tetap baru terbit setelah 1 (satu) tahun lebih. Pengenyampingan Putusan MK itu, makin diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran (SE) MA No. 3 Tahun 2015, yang diantaranya menegaskan pembatasan penetapan upah saat proses PHK hanya 6 (enam) bulan.

MA beralasan, Putusan MK hanyalah bersifat law in abstracto. Dalam pembagian hukum menurut penerapannya, hukum in abstracto dikenal sebagai peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara tetapi belum pernah diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan. Sedangkan sebaliknya, MA lebih memilih menerapkan hukum in concreto, karena telah diterapkan dalam setiap perkara. Hal tersebut diungkapkan oleh Hakim Agung Yulius dalam putusan pada tingkat kasasi No. 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Yulius menilai, perkara pemutusan hubungan kerja yang dialami Sudarso oleh PT. Perkasa Inakakerta, tidaklah dapat dipertentangkan dengan Putusan MK. “Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi, bahwa pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak beralasan hukum karena putusan Mahkamah a quo hanya bersifat law in abstracto bukan bersifat law in concreto,” tegas Yulius, Selasa (22/11/2016) lalu. (-02)

1 Comment

  1. Jono 14 Maret 2017

    Seharusnya MA menghormati putusan MK, walaupun di bilang putusannya abstrak (putusan bersifat final). Kalau putusan MK tidak dihiraukan untuk apa MK dibentuk. Sekalian aja MA buat putusan sepihak PHK/ bubarkan MK.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *