Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
930

Lebih Dari 50 Hari Kerja, MA: Putusan PHI Tak Dapat Dibatalkan

Ilustrasi.

Jakarta | Yakup Ginting, Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA) yang memeriksa perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Erika Sefiani melawan PT. DBI Consulting Group, menegaskan, pemeriksaan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang diputus telah lewat waktu 50 (lima puluh) hari kerja, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan putusan PHI batal.

Meskipun dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mewajibkan bagi Majelis Hakim pada tingkat PHI untuk memberikan putusan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama, namun ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan menjadi alasan pembatalan putusan. Pasalnya, tidak dita’atinya aturan hukum acara yang menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim, bukanlah menjadi salah satu alasan batalnya putusan pengadilan.

Pertimbangan hukum MA tersebut, termuat dalam Putusan No. 782 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 September 2016. MA menilai dalil keberatan kewajiban hukum bagi Majelis Hakim PHI yang diajukan oleh PT. DBI yang berlokasi di Plaza Sentral, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan itu, tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, permohonan kasasi yang diajukan pada tanggal 14 Juli 2015, haruslah ditolak.

Kasasi yang diajukan PT. DBI, karena menganggap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 248/Pdt.Sus-PHI.PLW/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2015, yang dalam amarnya menyatakan menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh perusahaan, dan tetap menghukumnya membayar uang pesangon kepada Erika sebesar Rp.48,6 juta, merupakan putusan yang melanggar hukum. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of