Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.589

MA Anggap Uang Penggantian Hak Dalam UU Ketenagakerjaan Tidak Jelas

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Uang penggantian hak yang diperuntukkan bagi pekerja atas pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri, seperti yang dimaksud dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinilai Mahkamah Agung (MA) tidak jelas.

MA juga berpendapat, meskipun Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran No. B.600/Men/SJ-HK/VIII/2005, yang diantaranya menyatakan pekerja yang dianggap mengundurkan diri tidak mendapatkan uang penggantian perumahan, pengobatan serta perawatan, namun SE tidaklah termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya dianggap tidak mengikat.

“Menimbang, namun demikian sepanjang mengenai perhitungan uang penggantian hak perlu diperbaiki, karena ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak jelas perhitungan uang penggantian hak, sedangkan Surat Edaran Menakertrans Nomor B. 600/Men/SJ-HK/VIII/2005 sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak termasuk peraturan perundang-undangan,” tegas Hakim Agung Yakup Ginting, membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016, antara PT. Lintec Indonesia melawan Abdul Malik, dkk (178 orang).

Terhadap pertimbangan tersebut, MA menilai, untuk menghitung besaran uang penggantian hak, maka menggunakan perhitungan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 26B Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78/Men/2001. “Patut dan adil uang penggantian hak didasarkan pada ketentuan Pasal 26B Kepmenakertrans Nomor 78 Tahun 2001,” tutur Ginting, Kamis (15/09/2016) lalu. (-02)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Kata Hakim MA, Ini Dasar Hukum Hitung Uang Pengunduran Diri | Buruh Online Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] serupa juga pernah diputuskan MA dalam perkara Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016 antara PT. Lintec Indonesia melawan Abdul Malik, dkk (178 orang), dan Putusan Nomor 1350 […]