Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.822

Melawan Putusan MA ke MK: Menguji Penghilangan Upah Proses Pekerja Kontrak

Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan. (Foto: Koleksi Pribadi)
Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan. (Foto: Koleksi Pribadi)

Saat pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi, kenyataan yang harus dihadapi oleh seorang buruh selain memperjuangkan dirinya untuk dapat bekerja kembali, maka mendapatkan uang pesangon merupakan keniscayaan yang terakhir. Dalam setiap keputusan PHK dari pengusaha, hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (incasu: Pengadilan Hubungan Industrial). PHK yang dilakukan tanpa putusan pengadilan haruslah dinyatakan batal demi hukum, kecuali untuk PHK karena pekerja masih dalam masa percobaan, mengundurkan diri, berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang pertama, pensiun atau meninggal dunia.

PHK yang dilakukan oleh pengusaha sebelum adanya putusan pengadilan, maka terhadap pengusaha diwajibkan untuk membayar upah pekerja selama tidak dipekerjakan, sebagai akibat hukum dari tindakan pengusaha yang melakukan PHK sepihak. Kewajiban tersebut, dihitung sejak keputusan PHK sepihak oleh pengusaha hingga ditetapkannya putusan PHK yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Berkekuatan hukum tetap yang dimaksud, adalah 14 (empat belas) hari setelah tanggal diucapkannya putusan atau diberitahukannya amar putusan pengadilan hubungan industrial, tidak diajukan upaya hukum kasasi oleh para pihak. Atau dapat juga didasarkan pada tanggal mulai sahnya PHK yang dinyatakan dalam amar putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA).

Dengan demikian, akibat dari adanya PHK, maka yang menjadi kewajiban bagi pengusaha dan hak pekerja, adalah uang pesangon sebagai kompensasi PHK dan upah selama tidak dipekerjakan yang merupakan akibat dari PHK sepihak yang dikecualikan (masa percobaan, mengundurkan diri, berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang pertama, pensiun atau meninggal dunia) tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua kewajiban pengusaha tersebut, hanya diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap), dan kepada pekerja hubungan kerjanya beralih demi hukum menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap).

Beralihnya demi hukum suatu hubungan kerja menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap), sangat dimungkinkan terjadi, apabila hubungan kerja waktu tertentu (kontrak)-nya dibuat tidak tertulis, atau karena jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan yang menjadi kegiatan usaha pengusaha bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, hubungan kerja waktu tertentu (kontrak) beralih menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) pada saat hubungan kerja dimulai, atau pada saat terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Peralihan hubungan kerja tersebut, dari yang semula hubungan kerja waktu tertentu (pekerja kontrak) menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap), tentu akan membawa akibat hukum dari pengakhiran hubungan kerja terhadap pekerja yang hubungan kerjanya beralih, yaitu berhak atas hak yang sama dengan pekerja tetap, berupa uang kompensasi PHK dan upah selama tidak lagi dipekerjakan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun dalam prakteknya, MA menganggap PHK terhadap pekerja yang semula diikat dengan hubungan kerja waktu tertentu (pekerja kontrak), kemudian beralih demi hukum menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap), hanya berhak mendapatkan uang kompensasi PHK berupa pesangon saja dan tidak berhak atas upah selama tidak lagi dipekerjakan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setidaknya tercatat lebih dari 10 (sepuluh) perkara kasasi yang diputus oleh MA, dan MA menghilangkan upah proses yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PHI.

Kondisi tersebut, membawa keprihatinan seorang pengacara muda (Hery Shietra) dan ia mengajukan permohonan pengujian Pasal 6, Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melihat kerugian yang dialami oleh Hery, sehingga MK menyatakan permohonan yang diregister dengan No. 99/PUU-XIV/2016 tidak dapat diterima.

Terhadap Putusan MK tersebut, maka saya berpendapat, masih ada peluang untuk kembali memperjuangkan pelaksanaan Putusan MK oleh MA, terkait dengan penghilangan upah proses PHK akibat putusnya hubungan kerja karena peralihan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Namun menurut hemat saya, yang diuji bukanlah ketiga pasal yang telah diuji dalam perkara No. 99/PUU-XIV/2016, tetapi yang perlu diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, yang dinyatakan Cukup Jelas.

Pernyataan cukup jelas dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, tidaklah jelas karena tidak memberikan penjelasan atas akibat hukum apa yang timbul dari berubahnya perjanjian kerja pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Oleh karenanya, ketentuan Penjelasan dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, haruslah dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai peralihan hubungan kerja pekerja yang diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, wajib memperoleh hak-hak yang sama dengan pekerja yang diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak awal hingga berakhirnya hubungan kerja.

Semoga pekerja kontrak yang merasa kepentingannya masih terbelenggu oleh beberapa pasal atau ayat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tergerak hatinya untuk menguji Penjelasan Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 ke MK, atau membiarkan keajaiban datang menghampiri.

(Artikel ditulis oleh Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan dan diambil dari bangemha.com)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Deddy Ary Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Deddy Ary
Guest
Deddy Ary

Salam Hormat kpd Bpk. Muhammad Hafidz. Mohon bantuan pencerahan dari Bpk, terkait dg masalah ketenagakerjaan yang menimpa kami. Kami adalah eks pekerja Bank BUMN dg jabatan Manajer di bagian kredit yg jenis pekerjaannya bersifat tetap & merupakan core business dibidang perbankan, yg mana wkt itu berstatus PKWT selama 1 th diperpanjang I untuk 1 th dan diperpanjang untuk kedua kali selama 1 bln. Sebagai upaya Bipartit, kami berkirim surat, akan tetapi tdk ada tanggapan. Sesuai anjuran dari Disnakertrans kami dipekerjakan kembali, akan tetapi anjuran tersebut tidak dilaksanakan oleh Manajemen perusahaan. Akhirnya kami mengajukan gugatan ke PHI Surabaya. Dalam amar putusan… Read more »