Type to search

Berita

Menolak Mutasi, MA: Dapat Dibenarkan Karena Langgar Isi Perjanjian Kerja

Share
Ilustrasi. (gambar: pnsmenanam.blogspot.co.id)

Ilustrasi. (gambar: pnsmenanam.blogspot.co.id)

Jakarta | Tindakan Agustinus Sadang yang menolak mutasi dari bagian gudang ke cleaning service, dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) dapat dibenarkan. Sehingga, putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Makassar No. 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks tanggal 14 April 2016, tidak salah dalam menerapkan hukum. Karena, perintah mutasi oleh PT. Nipsean Paint and Chemicals merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja.

Menurut MA, pemutusan hubungan kerja terhadap Agustinus haruslah dinyatakan sebagai pengakhiran hubungan kerja tanpa kesalahan. “Bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan tanpa kesalahan dapat dibenarkan, karena penolakan mutasi ke jabatan cleaning service melanggar isi perjanjian kerja, sehingga tepat berhak atas kompensasi uang pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,” demikian dikutip dari putusan dalam perkara No. 862 K/Pdt.Sus-PHI/2016 bertanggal 22 Nopember 2016.

Dalam pertimbangan sebelumnya, MA mendasarkan pendapatnya pada adanya perjanjian kerja yang sudah ditanda-tangani, dan disepakati penempatan Agustinus sebagai pekerja PT. Nipsean pada bagian kerani (gudang). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perubahan terhadap perjanjian kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pengusaha kecuali atas persetujuan pekerja.

Sebelumnya, PHI Makassar telah menghukum PT. Nipsean untuk membayar uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja Agustinus yang telah bekerja selama 4 (empat) tahun sebesar Rp.29,5 juta, dan upah selama tidak dipekerjakan sejak April 2015 hingga putusan dalam perkara tersbeut memiliki kekuatan hukum tetap. Amar putusan itu, kemudian dikoreksi oleh MA hanya pembayaran upah bulan April 2015 saja. Sebab, menurut MA, berrdasarkan praktek-praktek putusan terhadap perkara yang sejenis, pemutusan hubungan kerja akibat sengketa perubahan status hubungan kerja kontrak menjadi tetap tidaklah disertai dengan pembayaran upah proses. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *