Type to search

Berita

Merusak Pintu Toilet, Gugatan PHK Freeport Ditolak

Share

saham-freeport-indonesia-lebih-mahal-dari-freeport-mcmoran-7tYJakarta | Tindakan Yahya Nauw yang merusak pintu toilet di Bandara Udara Mozes Kilangin milik PT. Freeport Indonesia, berbuntut pada gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tambang tersebut terhadap Yahya. Menurut Freeport, pengrusakan pintu toilet yang dilakukan pekerjanya itu, sebagai akibat dari pengaruh alkohol dari bir dan anggur yang dikonsumsinya tanggal 22 Mei 2013.

Dalam dalil gugatannya, Freeport juga telah pernah memberikan pembinaan terhadap Yahya pada 21 Juli 2009, dengan alasan yang sama, yaitu masuk bekerja dibawah pengaruh alkohol. Terhadap rangkaian fakta tersebut, Freeport meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jayapura, untuk mengijinkan perusahaan yang berlokasi di Mimika, Papua itu, melakukan PHK terhadap Yahya.

Namun, tuntutan Freeport ditolak oleh PHI. Dalam putusannya bernomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jap tanggal 19 Juni 2015, PHI hanya menyatakan perjanjian kerja bersama yang telah disepakati oleh perusahaan dengan serikat pekerja, berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialist), termasuk pula mengikat bagi seluruh pekerja PT. Freeport Indonesia.

Sedangkan terhadap tuntutan Freeport yang meminta ijin PHK, ditolak oleh PHI. Begitupun menurut Mahkamah Agung (MA). Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai, dalil keberatan yang diajukan oleh Freeport atas putusan PHI, tidaklah dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil pembuktian di persidangan PHI. Selain itu, MA berpendapat, pengrusakan pintu toilet yang dilakukan oleh Yahya, terlebih dahulu diberikan pembinaan berupa Surat Peringatan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, ternyata bahwa Termohon Kasasi telah meminta maaf atas pengrusakan pintu toilet Bandara Mozes Kilangin tersebut, sehingga dipandang perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu dengan memberikan Surat Peringatan kepada Termohon Kasasi, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku,” demikian petikan pertimbangan hukum MA dalam putusan bernomor 711 K/Pdt.Sus-PHI/2016. (-02)

Hits: 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *