Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.329

MK Larang PHK Efisiensi, MA Cari “Celah” PHK Efisiensi

Ilustrasi.. (foto: esdm.seruu.com)
Ilustrasi.. (foto: esdm.seruu.com)

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pemutusan hubungan kerja karena efisiensi tanpa penutupan perusahaan, sebelum perusahaan melakukan upaya pengurangan upah manager dan direktur, peniadaan kerja shift serta lembur, mengurangi jam dan hari kerja, meliburkan pekerja secara bergiliran, tidak memperpanjang pekerja kontrak, dan memberikan pensiun bagi pekerja yang telah memenuhi syarat.

Pembatasan tersebut diatur oleh MK dalam Putusan No. 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012, sehingga efisensi saja tanpa disertai dengan penutupan perusahaan, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. MK menilai, tenaga kerja haruslah dipandang sebagai salah satu asset perusahaan.

Namun sebaliknya, menurut Mahkamah Agung (MA), pengusaha tetap dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, akibat dari tidak lagi harmonisnya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alinea ketiga penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan No. 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 13 Desember 2016 itu, adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Handianto Jauwardi Rahardjo melawan PT. Netwave Maju Abadi. Serupa dengan putusan tersebut, yaitu diantaranya Putusan No. 964 K/Pdt.Sus-PHI/2016 antara Yuli Susanto dengan Rumah Sakit Mitra Masyarakat, yang juga berakhir dengan pemutusan hubungan kerja disharmonis. (-03)

3
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
JonoadminboBarkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dalam pertimbangan hukum MA dalam perkara No. 91 K/Pdt.Sus-PHI/2016 justru menyatakan bhw PHK dengan alasan Tidak Harmonis (Disharmoni) yg didasarkan pada aline ketiga Penjelasan Unum UU 2/2004 tidak dapat diterapkan karena dalam UUK tidak ada alasan PHK karena Tidak Harmonis.

Salam,
Barkah

Jono
Guest
Jono

Ya ini kehebatan MA bisa mencari “celah” untuk memenuhi kehendak pengusaha.