Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
873

Pekerja Pembawa Spidol Seharga 4 Ribu, Akhirnya di-PHK

Ilustrasi.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA), akhirnya membatalkan hukuman kepada PT. Oriental Electronics Indonesia untuk mempekerjakan kembali Rahmawati Muslimin, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, 20 Mei 2015 silam. Dalam salinan Putusan No. 658 K/Pdt.Sus-PHI/2016, MA berpendapat, Rahmawati terbukti melakukan pelanggaran berat.

MA menganggap Putusan PHI Bandung No. 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 20 Mei 2015, telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga terdapat cukup alasan untuk dibatalkan. Sedangkan terhadap Rahmawati, MA menetapkan pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 20 Mei 2015, atau sejak terbitnya putusan PHI Bandung, dengan pemberian uang kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebesar Rp.53,7 juta.

Apes, mungkin itu kata yang pernah terucap oleh Rahmawati. Dirinya mengaku tidak dengan sengaja ada spidol seharga Rp.4 ribu yang terbawa saat ia pulang kerja pada 16 Januari 2014 lalu. Rahma langsung diputuskan hubungan kerja dengan tuduhan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (4) huruf d Peraturan Perusahaan dan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 13/2003.

Tak hanya diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak, hanya di-PHK, Rahmawati juga dilaporkan oleh perusahaan yang berlokasi di Kawasan BIIE-HYUNDAI COMPLEX, Cikarang, Bekasi itu, ke Polsek Cikarang Selatan pada tanggal 13 Juni 2014, dengan Nomor Laporan Polisi B/436-CikSel/STPLA/l/2014/Resta Bks [Baca: Dipecat Akibat Spidol Terbawa Saat Jam Pulang, Perusahaan Lapor Polisi].

Terhadap perkara tersebut, PHI Bandung berpendapat, ketika seseorang melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, hendaklah sanksi dan hukuman yang ditimpakan atau dibebankan kepada orang tersebut tidak melebihi dan sepadan dengan kesalahan dan pelanggaran yang dibuatnya. Sanksi dan hukuman yang berlebihan dan tidak sepadan (tidak proporsional), akan berakibat pada timbulnya ketidakadilan dan kedzaliman pada orang tersebut. Atas pendapat demikian, PHI akhirnya memutuskan hubungan kerja Rahmawati dengan perusahaan tidak terputus, dan mewajibkan perusahaan mempekerjakan kembali Rahma. (-03)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of