Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
883

Pekerjaan Kolektor Tak Dapat Diperjanjikan Kontrak

Ilustrasi. (gambar: ylpkjatim.or.id)
Ilustrasi. (gambar: ylpkjatim.or.id)

Jakarta | Tak terima diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan telah berakhir perjanjian kerja waktu tertentu-nya, Isran M Takaredas menggugat perusahaan tempatnya bekerja, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Ia mengaku dirinya yang telah bekerja selama 2 tahun 4 bulan sebagai kolektor, diberhentikan secara sepihak sejak 8 September 2015.

Dalam gugatannya, Isran meminta PHI Gorontalo, untuk menghukum perusahaan yang berlokasi di Komplek Ruko GBC, Gorontalo tersebut, agar membayar uang pesangon sebesar Rp.15,7 juta, dan upah selama tidak dipekerjakan hingga putusan dalam perkara No. 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gto berkekuatan hukum tetap. Isran juga meminta PHI agar memerintahkan perusahaan untuk mengembalikan ijazahnya yang ditahan sejak dirinya bekerja.

Terhadap gugatan Isran, PHI Gorontalo menilai materi yang dituntut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian. Sehingga, PHI pada 10 Mei 2016 menjatuhkan putusan yang menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon kepada Isran sebesar Rp.7,8 juta, serta upah selama tidak dipekerjakan sejak bulan September 2015 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Atas putusan PHI, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Dalam pernyataan kasasinya, seharusnya Isran turut menggugat PT. Swakarya Insan Mandiri. Sebab, sebelum bekerja dengan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance pada 1 Maret 2015, Irsan terlebih dahulu bekerja dengn PT. Swakarya Insan Mandiri sejak 28 Mei 2013 hingga 27 Februari 2015.

Setelah mempertimbangkan dalil kasasi PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, MA berpendapat, PHI Gorontalo telah tepat mempertimbangkan hukumnya. Karena, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dan PT. Swakarya Insan Mandiri adalah sama, yaitu dengan mempekerjakan Isran sebagai kolektor yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pekerjaan sementara.

Namun, MA menilai, kewajiban pembayaran upah selama tidak dipekerjakan akibat dari proses pemutusan hubungan kerja karena peralihan hubungan kerja kontrak menjadi tetap, haruslah ditiadakan. Dalam pertimbangan hukum yang diregister dengan perkara No. 765 K/Pdt.Sus-PHI/2016, sesuai dengan praktek putusan yang berulang-ulang dalam praktek peradilan perjanjian kontrak yang berdasarkan putusan pengadilan menjadi pekerja tetap, tidak berhak atas upah proses. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of