Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.215

PHI Nyatakan Batal Nota Pegawai Pengawas, MA: PHI Mempunyai Kewenangan

Lambang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
Lambang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Jakarta | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, menyatakan Nota Pemeriksaan yang diterbitkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut PHI, Nota tersebut, diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Tak terima dengan pertimbangan hukum PHI, Ermawati, Wenny Lidya dan Doresca Surya selaku ahli waris dari Alm. Halimin mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Ketiganya mendalilkan PHI tidak berwenang menyatakan Nota Pemeriksaan PPK batal demi hukum, bahkan PHI dituding telah melampaui batas kewenangannya. Sebab, kewenangan untuk menyatakan Nota Pemeriksaan PPK yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasalnya, Nota Pemeriksaan PPK yang secara tegas telah menyatakan kewajiban PT. Bukit Asam (Persero) membayar kekurangan santunan kecelakaan kerja sebesar Rp.375,6 juta, tak kunjung dijalankan atau tiada upaya hukum lain untuk membatalkan Nota Pemeriksaan PPK melalui PTUN. Sehingga, Ermawati selaku istri Alm. Halimin mengajukan gugatan ke PHI Palembang, dengan register perkara No. 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg.

Namun dalam putusannya, PHI hanya menyatakan ketiganya sebagai ahli waris yang sah dari alm. Halimin, tanpa menghukum PT. Bukit Asam (Persero) membayar kekurangan santunan kecelakaan kerja yang dialami Alm. Halimin, akibat dari dinyatakan batalnya Nota Pemeriksaan PPK oleh PHI.

Terhadap alasan permohonan kasasi Ermawati dan kedua anaknya, Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Irfan Fachruddin, menilai Putusan PHI tidak salah dalam menerapkan hukum. PHI dianggap MA mempunyai kewenangan untuk mengenyampingkan bukti Nota Pemeriksaan PPK yang ditetapkan secara keliru.

“Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kewenangan mengesampingkan bukti Penetapan Pegawai Pengawas karena sesuai fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan tersebut keliru sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti,” demikian petikan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi No. 777 K/Pdt.Sus-PHI/2016 bertanggal 3 Nopember 2016. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of