Type to search

Berita

PHK Karena Tindak Asusila Tak Perlu Tunggu Putusan Pidana

Share

Ilustrasi. (gambar: bedalinews.com)

Jakarta | Perbuatan asusila SN terhadap SM dilingkungan kerja, yang diganjar dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, dinilai Mahkamah Agung (MA) telah tepat dan tidak harus berdasarkan putusan pengadilan pidana, meskipun perbuatan asusila masuk sebagai kesalahan berat yang terlebih dahulu dinyatakan oleh pengadilan pidana.

Meskipun belum cukup bukti, SN tetap dilaporkan oleh suami SM ke Kepolisian Resor Muara Enim pada 27 Oktober 2014, dengan dugaan tindak pidana perbuatan cabul (Pasal 285, 286, 289 KUHP). Sehinngga atas dasar laporan tersebut, SN diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan terhitung 30 Maret 2015.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang No. 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg tanggal 29 Maret 2016, telah salah dalam menerapkan hukum. Sebab, pembuktian adanya perbuatan asusila ditempat kerja dapat dibuktikan secara perdata.

Atas pertimbangan tersebut, maka putusan PHI yang menghukum PT. Bukit Asam untuk mempekerjakan kembali SN ditempat semula, dan disertai dengan pembayaran upah selama 8 (delapan) bulan, sejak Mei sampai dengan Desember 2015, dibatalkan oleh MA. “Mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat seluruhnya,” demikian kutipan amar Putusan dalam perkara kasasi No. 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 Nopember 2016 lalu. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *